Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Begini Pembelaan PDIP terhadap Kinerja Kementerian Sosial

Kementerian Sosial dinilai sudah cepat dalam menyalurkan bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, basis data masih menjadi soal.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga./JIBI-Rahmad Fauzan
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga./JIBI-Rahmad Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bereaksi terhadap wacana perombakan jajaran menteri atau reshuffle di kabinet Indonesia Maju.

Wacana tersebut mengemuka setelah sebuah video sidang paripurna kabinet dipublikasikan oleh Sekretariat Presiden. Dalam tayangan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan opsi reshuffle dan menyoroti kinerja sejumlah menteri, termasuk menteri di bidang sosial.

Saat ini, salah satu kader PDIP memang menduduki jabatan Menteri Sosial, yakni Juliari Batubara.

Terkait wacana itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Eriko Sotarduga menilai bahwa Kementerian Sosial sebenarnya sudah cepat dalam bekerja menyalurkan bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia menyatakan, penyaluran bansos tak bisa dilakukan tanpa basis data yang jelas. Eriko pun mengakui masalah pendataan belum sempurna. 

"Kemensos cepat responsnya, tapi tentu tidak bisa sembarangan karena itu kan dana dari masyarakat juga," ujar Eriko kepada Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (30/6/2020).

Dia menjelaskan dalam perbincangan dengan Mensos Juliari Batubara terungkap bahwa anggaran bagi bidang sosial sekitar 30 persen dari total dana penanganan pandemi Covid-19. Namun, Kemensos tak bisa begitu saja menggelontorkannya karena persoalan data.

"Siapa yang mau nanti setelah tidak menjabat lima sampai sepuluh tahun lagi bermasalah. Padahal niatnya baik, niatnya tulus bekerja. Situasi ini kan tidak mudah," ucap Eriko yang juga Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR.

Menteri-menteri bidang sosial ditegur keras Presiden Jokowi perihal penyaluran bansos Covid-19 dalam Rapat Kabinet pada 18 Juni 2020. Jokowi menyatakan tak segan melakukan reshuffle kabinet jika kinerja para menteri tidak extraordinary.

"Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," kata Presiden Jokowi.

Rekaman video pidato Presiden Jokowi tersebut baru diunggah oleh Istana pada Minggu (28/6/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper