Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa APBD dan APBN menjadi kunci utama untuk memicu pergerakan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, Jokowi menitipkan kepada para kepala daerah dan juga seluruh kementerian dan lembaga untuk segera belanja modal dan belanja barang.
“Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat,” kata Presiden saat mengunjungi gedung Gradhika Bhakti Praja yang menjadi posko penanganan dan penanggulanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).
Jokowi mengatakan ada tiga hal utama yang menjadi fokus angggaran pemerintah yakni kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Seluruhnya harus secepat mungkin terserap oleh masyarakat untuk menekan dampak pandemi terhadap sosial ekonomi.
Seperti diketahui, saat ini dunia, termasuk Indonesia, tengah berada pada krisis ekonomi dan kesehatan. Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal dua terkoreksi negatif, setelah kuartal sebelumnya masih tumbuh 2,97 persen.
Kinerja ekonomi yang terdampak pandemi tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia. Berdasarkan data yang diterima Presiden dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia pun akan turun.
Baca Juga
Ekonomi dunia, bahkan diperkirakan akan terkoreksi negatif 6 persen hingga 7,6 persen. Artinya dunia sudah masuk dalam masa resesi.
“Saya sampaikan tahun ini Singapura diprediksi -6,8 [persen], malaysia -8 [persen], Amerika -9,7 [persen], Inggris -15,4 [persen], Jerman -11,2, Prancis -17,2 [persen], Jepang -8,3 [persen],” tambah Jokowi.
Sebelumnya Presiden sempat menegur dengan keras jajarannya karena lambat mencairkan angggaran terkait kesehatan. Dia menilai masih ada kementerian dan lembaga yang tidak memiliki sense of crisis dan berkerja seperi biasa saja.
Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.
"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.
Kekesalan Presiden tersebut bahkan berujung pada ancaman perombakan kabinet.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Presiden.
