Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan evaluasi terkait Pembelajaran Jarak Jauh.
Selama waktu evaluasi diketahui sekitar 60 persen guru masih belum memiliki kecakapan yang optimal.
“Walaupun mereka [guru] tidak ada hambatan dalam mengakses internet, dan ketersediaan gawai dan lainnya, namun mereka masih belum memiliki kecakapan untuk mengintegrasikan pembelajaran jarak jauh dengan perangkat digital,” ujar Plt. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad melalui video konferensi, Rabu (24/6/2020).
Untuk mengatasi hal tersebut Kemendikbud, bersama organisasi guru, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi selama beberapa bulan belakangan ini telah melakukan sejumlah pelatihan.
“Kita akan fokus kepada PJJ. Maka penyiapan pembelajaran jarak jauh ini menjadi prioritas utama kita. Itu berdasarkan evaluasi selama 3 bulan pertama melakukan PJJ,” tambah Hamid.
Hamid mengungkapkan Kemendikbud telah merespons dan menerapkan beberapa kebijakan di antaranya pelonggaran dana BOS, meluncurkan BOS Afirmasi, dan BOS kinerja untuk daerah yang terdampak Covid-19.
Baca Juga
Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19, seiring penerapan aturan Belajar dari Rumah, pembelajaran terhadap siswa hingga mahasiswa di Indonesia dilakukan secara daring.
Penerapan pembelajaran jarak jauh telah berlangsung hingga pembagian raport siswa pada Juni ini.
