Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mendesak Israel membatalkan rencana untuk mencaplok beberapa bagian wilayah pendudukan Tepi Barat dengan mengatakan langkah seperti itu akan menjadi "pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional".
Pernyataan Guterres disampaikan dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan kemarin atau sehari sebelum badan beranggota 15 negara itu mengadakan pertemuan dua kali setahun tentang konflik Israel-Palestina.
Pemerintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya dapat memulai proses aneksasi pada 1 Juli seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (24/6/2020).
Dalam dokumen itu, Guterres mengatakan pencaplokan Israel akan "menghancurkan" harapan negosiasi baru dan solusi dua negara.
"Ini akan menjadi bencana bagi Palestina, Israel dan kawasan itu," katanya, seraya menambahkan bahwa rencana tersebut mengancam "upaya-upaya untuk memajukan perdamaian regional".
Komentar Guterres itu disampaikan sehari setelah ribuan warga Palestina memprotes rencana Israel tersebut di Yerikho. Demonstrasi itu juga dihadiri oleh puluhan diplomat asing.
Palestina pekan lalu mengusulkan sebuah rencana yang berupaya menciptakan "negara Palestina berdaulat, mandiri dan demiliterisasi" dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Langkah itu juga membuat pintu terbuka untuk modifikasi perbatasan antar kedua negara yang diusulkan sebelumnya berupa pertukaran tanah yang sama "dalam ukuran, volume dan nilainya.
Proposal Palestina itu disampaikan sebagai tanggapan terhadap rencana kontroversial Presiden AS Donald Trump yang memberi lampu hijau bagi Israel untuk mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk permukiman yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional dan Lembah Yordan.
Trump mengusulkan pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi pada sisa-sisa bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina tanpa Yerusalem Timur yang diduduki. Rencana itu telah ditolak seluruhnya oleh Palestina.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB, yang akan diadakan melalui konferensi video, akan menjadi pertemuan internasional terakhir tentang masalah ini sebelum batas waktu 1 Juli.
"Setiap keputusan tentang kedaulatan hanya akan dibuat oleh pemerintah Israel," kata Duta Besar Israel di PBB, Danny Danon dalam sebuah pernyataan kemarin.
