Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MK Tolak Gugatan Amien Rais Cs. Terkait Perppu Penanganan Covid-19

Permohonan gugatan judicial review terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ditolak oleh MK.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 23 Juni 2020  |  13:46 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Permohonan gugatan judicial review dilayangkan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020. 

Gugatan terhadap Perppu Covid-19 itu juga dilayangkan oleh perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Permohonan dengan Nomor 24/PUU-XVIII/2020 juga ditolak.

"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi," kata Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK, Selasa (23/6/2020).

Anwar mengatakan permohonan gugatan Perppu Covid-19 telah kehilangan objek lantaran beleid tersebut telah sah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

"Para pemohon kehilangan objek permohonan, para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," katanya.

Dalam pertimbangan putusan, Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan berdasarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM yang hadir dalam persidangan uji materi beberapa waktu lalu, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia pada 18 Mei 2020 telah menerima permohonan pengundangan yang diajukan Menteri dan HAM Yasonna Laoly.

"Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka Mahkamah meyakini Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," katanya.

MK menegaskan lantaran Perppu aturan penanganan Covid-19 telah sah menjadi undang-undang, Perppu 1/2020 sudah tidak ada secara hukum. "Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah kehilangan objek," tukas Aswanto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi amien rais covid-19
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top