Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah segera mencairkan anggaran tambahan pelaksanaan Pilkada 2020.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan anggaran tersebut sedianya untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilihan.
“KPU hari ini sedang proses untuk menerima transfer anggaran atau tercatatnya anggaran dalam DIPA [daftar isian pelaksanaan anggaran] KPU kabupaten kota. Terima kasih kepada bapak Mendagri telah memberikan dukungan,” katanya saat webinar, Selasa (23/6/2020).
Dia mengatakan pemerintah menjanjikan bahwa pencatatan anggatan tersebut dilakukan hari ini. Meski begitu, Arief belum mendapatkan informasi terbaru terkait hal tersebut.
“Tapi kemarin seluruh input data sudah kami lakukan dijanjikan hari ini bisa tercatat dalam DIPA KPU kabupaten kota,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembelian APD. Apabila anggaran tersebut belum juga keluar, KPU bertumpu pada APBD di tiap kabupaten kota tempat diselenggarakannya Pilkada.
Baca Juga
Jika penggunaan APBD juga tidak memungkinkan, menurut KPU, maka Pemda dapat memberikan hibah berupa barang. Pemda melalui gugus tugas Covid-19 disebut memiliki banyak perlengkapan APD.
Adapun, kelengkapan awal penyelenggara yang diperlukan berupa masker, pelindung wajah dan sarung tangan.
“Kami bisa mendapat dukungan dari Kemendagri mungkin bisa sampaikan ke provinsi maupun kabupaten kota. Kami sudah prioritas gunakan APBN, APBD atau hibah,” tuturnya.
Dia berharap selama tahapan verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan pada 24 - 29 Juni anggaran tersebut sudah diterima KPU agar tahapan lainnya tidak terganggu.
“Kami terus ikut tahapan ini yang paling urgen memang memenuhi APD untuk tahap Verfikasi faktual dan pemutakhiran daftar pemiih pada 15 Juli 2020,” terangnya.
Saat rapat DPR 11 Juni lalu, seluruh pihak menyepakati usulan tambahan anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp4,7 triliun.
Pemerintah baru dapat memastikan realisasi tambahan anggaran tahap pertama hingga Rp1,02 triliun.
Sisa anggaran belum ditentukan apakah berasal dari APBN secara keseluruhan atau dikombinasikan dengan APBD.
