Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis peta kerawanan tahapan Pilkada 2020. Indeks ini ditujuan sebagai alat pemetaan potensi kerawanan, prediksi dan deteksi dini selama penyelenggaran Pemilu.
Bawaslu mengukur indeks kerawanan menjadi empat dimensi yaitu konteks sosial, politik, insfrastruktur dan konteks pandemi. Pemetaan ini ditujukan sebagai indeks kerawanan dalam dua tahapan yang akan berlangsung yaitu pencalonan dan pemutakhiran data pemilih.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan indeks kerawanan data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan deteksi dini oleh seluruh pihak termasuk aparat penegak hukum.
“Ini bukan berdasarkan sampel, tetapi dari informasi kawan-kawan mulai dari kecamatan. Indeks kerawanan ini bisa menjadi early warning kita bersama,” katanya saat webinar, Selasa (23/6/2020).
Adapun, konteks sosial dapat berupa gangguan keamanan seperti bencana alam dan kerawanan, serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.
Selain itu konteks politik dapat berupa keberpihakan penyelenggara Pemilu, rekruitmen penyelenggara Pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran.
Baca Juga
Pada konteks infrastruktur daerah, Bawaslu melihat dukungan teknologi informasi serta sistem informasi penyelenggara Pemilu.
Terakhir pada konteks pandemi, badan pengawas itu melihat dari sisi kerawanan anggaran Pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, resistensi masyarakat, dukungan pemerintah daerah dan hambatan pengawaan Pemilu.
Indeks kerawanan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:
Konteks Sosial. 221 kabupaten kota tercatat dalam kerawanan sedang dan 40 kerawanan tinggi. Beberapa daerah dengan kerawanan tinggi, di antaranya:
Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Sleman
Kabupaten Kaimana
Kabupaten Nabire
Kabupaten Dharmasyara
Kabupaten Bandung
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Halmahera Utara
Konteks Politik. 211 kabupaten kota masuk kategoru kerawanan sedang, 50 kerawanan tinggi. Beberapa daerah dengan kerawanan tinggi, di antaranya:
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Sinjunjung
Kota Makassar
Kabupaten Lamongan
Kota Sungai Penuh
Kabupaten Mamuju
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Agam
Konteks Infrastruktur Daerah. 114 kabupaten kota sebagai rawan sedang dan 117 rawan tinggi. Daerah dengan rawan tinggi, di antaranya:
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Supiori
Kabupaten Solok
Kabupaten Sinjunjung
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Malinau
Kabupaten Manokwari Utara
Kabupaten Mamberamo Raya
Kabupaten Agam
Kabupaten Siak
Kaupaten Kotabaru
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Kaimana
Konteks Pandemi. 144 kabupaten kota tercatat sebagai daerah rawan sedang, dan 117 rawan tinggi, di antaranya:
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Sipiori
Kota Solok
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Malinau
Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Mamberamo Raya
Kabupaten Agam
Kabupaten Siak
Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten kepulauan Aru
Kabupaten Kaimana
Indeks kerawanan Pemilu di tingkat Provinsi
Konteks Sosial. 2 provinsi rawan sedang dan 7 lainnya rawan tinggi yaitu
Sulamtra Barat
Jambi
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Kabupaten Riau
Bengkulu
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Konteks Politik. 2 provinsi masuk sebagai daerah rawan sedang dan 7 rawan tinggi yaitu:
Sumatra Barat
Jambi
Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
Konteks Infrastruktur. 9 Provinsi masuk kategori rawan tinggi, yaitu:
Sumatra Barat
Kepulauan Riau
Bengkulu
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Jambi
Kalimantan Tengah
Konteks Pandemi. 4 provinsi dalam kategori rawan rendah, 2 rawan sedang dan 3 rawan tinggi yaitu:
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Sumatra Barat
Kepulauan Riau
Sulawesi Tengah
Kalimantan Utara
Bengkulu
Jambi
