Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan pemerintah mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi informatika (IT) untuk komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya perubahan nyata pascapandemi Covid-19.
Menurut Siti Zuhro, dampak dari wabah Covid-19 telah menyebabkan perubahan sehingga pemerintah harus melek dengan dunia digital dan perkembangan teknologi informatika.
"Perubahan dan kesinambungan yang drastis ini harusnya diadopsi atau menjadi pertimbangan yang serius oleh pemerintah kita," kata Siti, Jumat (19/6/2020).
Dia menambahkan bahwa setelah Covid-19 datang, semua pihak dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga banyak hal yang kini dijembatani dengan perangkat IT.
Dia mencontohkan dalam diskusi memakai jaringan Zoom dan perangkat-perangkat TI lain, masyarakat bisa mendapat petunjuk yang jelas. Dengan demikian kebijakan-kebijakan pemerintah mudah dipahami dan mengikat seluruh bangsa Indonesia.
"Sehingga kita merasakan ada kepastian dalam melaksanakan protokol kesehatan tadi seperti larangan ke pasar dan menjaga jarak,” ujarnya.
Baca Juga
Akan tetapi, dia menegaskan ada pula fenomena yang terjadi ketika Covid-19 itu datang. Dia menyaksikan hal itu itu dalam komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya adalah silang sengkarut dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Nah, ini kan tidak elok untuk dilihat karena masyarakat jadi bingung menerjemahkan semua peraturan itu. Gubernur mengatakan apa, lalu pusat memutus untuk tidak boleh diturutkan. Nah ini menimbulkan kebingungan tersendiri," ujarnya.
Dia menuturkan bahwa peristiwa itu harus menjadi pembelajaran tersendiri yang sudah menjadi fenomena yang disaksikan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.
"Dalam memahami kebijakan pemerintah, ada pembelajaran yang sangat berharga, menurut saya, bagus sekali untuk digaris-bawahi. Mudah-mudahan mengubah pola pikir pengambil kebijakan, untuk membuat satu kebijakan yang sinkron," ungkapnya.
