Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui pelaksanaan bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan akibat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah belum optimal.
“Memang belum baik ini pengakuan dari saya. Karena butuh semua pihak untuk bekerja sama,” kata Ganjar saat memberi keterangan di Webinar Nasional Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam Era Tradisi Baru, pada Kamis (11/6/2020).
Ganjar menggarisbawahi data Keluarga Penerima Manfaat atau KPM bantuan sosial dari pemerintah daerah dan pusat hingga saat ini sebanyak 8.123.568 kepala keluarga.
“Banyak informasi yang tertinggal mungkin karena ketidakcermatan pemerintah. Boleh jadi tertuduh utama adalah Gubernur, saya ikhlas untuk itu,” kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengalokasikan dana lebih dari Rp2,09 triliun untuk penanganan dampak sosial wabah Covid-19 di Jawa Tengah.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan alokasi dana tersebut dibagi ke dalam enam pos utama. Pertama, Rp1,32 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan program jaring pengaman sosial.
Baca Juga
Sebagian besar anggaran jaring pengaman sosial akan dikucurkan untuk bantuan pangan nontunai kepada 583.416 kepala keluarga (KK) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) nonpenerima sembako yang tidak dibiayai APBN. Total alokasi senilai Rp1,07 triliun.
Sementara itu, dalam pagu anggaran JPS tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana senilai Rp212,1 miliar untuk bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19. Total masyarakat yang menerima sebanyak 115.000 KK.
Kedua, pagu senilai Rp183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi (JPM). Total alokasi akan dimanfaatkan ke dalam sejumlah program di antaranya untuk 400 UKM yang terdampak Covid -19. Dana yang disiapkan pengembangan akses pembiayaan bagi UKM sebanyak Rp1,69 miliar.
Termasuk dalam JPE ini alokasi dana senilai Rp109 miliar untuk subsidi koperasi usaha mikro kecil dan menangah terdampak Covid-19.
Ketiga, bantuan keuangan pembangunan desa yang dialokasikan senilai Rp68,5 miliar.
Keempat, alokasi untuk fasilitas kesehatan senilai Rp425,14 miliar. Kelima, pengembalian pekerja migran senilai Rp16,09 miliar dan keenam operasional senilai Rp1,65 miliar.
