Bisnis.com, JAKARTA -- Upaya pemerintah untuk memberlakukan kebijakan new normal di beberapa daerah saat wabah Covid-19 masih berkembang menuai kritikan dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mengatakan perencanaan dan penetapan tahapan new normal harus terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
“Harus jelas dan clear dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang kasus positifnya masih tinggi. Jangan sampai alih-alih new normal justru menuai badai,” ujarnya. Karena itu pemerintah tidak boleh sembarangan dalam membuat perencanaan dan penahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif," katanya, Senin (8/6/2020).
Menurut dia, hingga saat ini badai pandemi masih terus mengintai. Hingga hari ini, kasus positif Covid-19 masih bertambah 847 kasus baru sehingga totalnya menjadi 32.033 orang.
"Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?" kata politisi Fraksi PKS itu.
Menurutnya, new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Karena itu, dia juga meminta pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan Covid-19 ini.
Baca Juga
Sementara itu, Sekertaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty memandang Indonesia saat ini belum mencapai kondisi untuk memulai fase tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.
"Kita katakan bahwa saat ini kami belum melihat kita telah mencapai normal baru," kata Jacky.
Dia menilai menilai fase new normal bisa diterapkan bila syarat kurva pandemi virus corona sudah menurun dan melandai di Indonesia. Syarat lain untuk memasuki fase new normal, imbuhnya, adalah ketika masyarakat bisa beradaptasi dan penanggulangan virus corona oleh pemerintah bisa berjalan secara linier dan mengarah pada kemajuan.
Jacky sendiri menyatakan PGI sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat dan umat Kristiani pada khususnya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Dia juga meminta masyarakat tetap menjaga jarak saat beraktivitas.
"Demi kebaikan bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita,” katanya.
