Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa.
Sidak dilakukan di kawasan Banten, hal ini dilakukan lantaran Banten termasuk daerah yang realisasi penyalurannya masih berada di kisaran 20 persen.
Selain Banten, lima daerah yang realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa masih di bawah 50 persen adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen dan Papua Barat 44 persen.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan berdasarkan hasil sidak ditemukan sejumlah fakta yaitu hasil sinkronisasi data tidak segera turun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Dana Desa baru masuk rekening kas desa (RKDees) disebabkan keterlambatan terbitnya Pergub soal alokasi dana desa.
"Surat Kuasa Bupati untuk pemindahbukuan dana di KPPN ke RKDes belum ada. Meski sekarang sudah ada PMK Nomor 50/2020 tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan. Cukup laporkan kesiapan maka dikeluarkan dari KPPN," ujar Halim Selasa (2/6/2020).
Dia menginstruksikan desa-desa untuk menyalurkan BLT sesuai data yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Baca Juga
"Langkah berikutnya sampaikan ke Pemda, jika BLT sudah disalurkan hingga mereka yang harus menyesuaikan sinkronisasi dan tidak tumpah tindih," jelasnya.
Dia menyampaikan Dana Desa yang sudah masuk ke RKDes telah mencapai Rp23 triliun. Adapun, dana yang digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp1,4 triliun.
"Penyaluran PKTD ini mengindikasikan jika Desa-desa mulai menggeliat menuju ke new normal sesuai dengan anjuran pemerintah," katanya.
Selanjutnya, Dana Desa yang digunakan untuk program Desa Tanggap Covid-19 telah mencapai Rp2,654 triliun. Alokasi ini untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 pada tingkat Orang Dalam Pemantauan (OPD) karena ruang isolasi di desa hanya untuk itu.
Sementara, lanjutnya, penyaluran BLT Dana Desa yang telah masuk sebanyak 69.443 desa atau setara 93 persen dari total jumlah 74.953 desa.
Merujuk pada data, maka bisa dilihat desa yang sudah Musdesus dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 67.640 desa atau 90 persen. Desa yang telah menyalurkan BLT sebanyak 55.042 desa atau setara 80 persen, sedangkan desa yang sudah Musdes tapi belum menyalurkan ada 12.598 desa
Dia mengakui jika masih ada desa yang belum menyalurkan, sebanyak 23 daerah yang berada di Papua dan satu desa di NTT belum menyalurkan karena memang meminta penundaan.
Dia menjelaskan, total KPM yang bakal menerima BLT ini diprediksi mencapai 8 juta dari target simulasi yang yang mencapai 12 juta KPM. Angka prediksi ini mengacu pada simulasi saat penyaluran telah mencapai 70 persen.
"Angka yang sudah menggembirakan berarti penyaluran Jaring Pengaman Sosial di daerah-daerah cukup efektif dan tidak banyak tumpang tindih," ungkapnya.
