Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

4 Bulan Bekerja, Dewas KPK Terima 34 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) selama 4 bulan dibentuk telah menerima serta menindaklanjuti 183 izin yang diajukan oleh lembaga antirasuah, dan 34 izin di antaranya merupakan izin penyadapan.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 26 Mei 2020  |  17:56 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) selama 4 bulan dibentuk telah menerima serta menindaklanjuti 183 izin yang diajukan oleh lembaga antirasuah, dan 34 izin di antaranya merupakan izin penyadapan.

"Izin tersebut terdiri dari 34 izin penyadapan, 15 izin penggeledahan, dan 134 izin penyitaan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangan pers, Selasa (26/5/2020).

Selain itu, dia mengatakan, Dewas telah menyelesaikan tiga peraturan terkait dengan kode etik, yakni Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewas juga telah menyelesaikan 36 Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengefektifkan tugas Dewas sesuai UU.

"Guna mengefektifkan tugas Dewas sesuai UU, selama periode yang sama, Dewan Pengawas telah menyelesaikan 36 SOP," katanya.

Lebih lanjut, Tumpak mengatakan pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti sekitar 92 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Dia tidak merinci laporan tersebut, namun Tumpak berterimakasih terhadap partisipasi masyarakat.

“Dalam hal ini kami berterima kasih kepada partisipasi masyarakat yang terus membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK,” kata Tumpak.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK penyadapan
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top