Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan terjadi overlapping pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) yakni tumpang tindih dengan jaring pengaman sosial lainnya.
"Bagaimana jika terjadi overlapping? Ya sekali lah nanti disuruh kembalikan atau anggap saja sebagai sedekah. Ya bagaimana, dari pada menunggu lama, waktu sudah mepet, masyarakat sudah menunggu," kata Halim dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Senin (18/5/2020).
Kendati demikian, dia tetap optimistis bahwa BLT-DD akan tersalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bansos lainnya.
Pasalnya, sistem pendataan yang berawal dari tingkat desa melalui tiga relawan desa yang kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa khusus (musdesus), sangat menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Diketahui per 18 Mei 2020 tercatat sebanyak 12.829 desa atau 24 persen dari total desa yang sudah menyalurkan BLT-DD.
Lebih lanjut, sebanyak 46.174 desa atau 87 persen dari total 53.156 desa telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga
Sebanyak 33.345 desa atau 63 persen desa telah melakukan musdesus dan menetapkan calon KPM tetapi belum menyalurkan BLT-DD.
