Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia meyakini mampu menentukan arah kebijakan dan langkah yang diambil oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Kamapradipta Isnomo, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, mengatakan hal itu. Pasalnya, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.
"Indonesia menjadi anggota eksekutif WHO. Kita bisa menentukan arah kebijakan dan langkah yang diambil Dirjen WHO untuk menangani pandemi Covid-19," ujarnya di sela-sela program Saga Multilateral: Webinar Series Episode III bertajuk 'Diplomasi Kesehatan Global di Masa Pandemi', Jumat (15/5/2020).
Selain itu, Kamapradipta mengatakan Indonesia telah tergabung dalam program WHO seperti Solidarity Trial untuk menemukan langkah yang paling efektif menangani Covid-19.
Solidarity Trial merupakan suatu program WHO untuk melakukan pengujian klinik terhadap 4 alternatif terapi yang sudah dilakukan selama ini, yaitu remdesivir, gabungan lopinavir/ritonavir, gabungan lopinavir/ritonavir ditambah interferon (ß1b), dan chloroquine.
Keikutsertaan itu menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki upaya pelayanan kesehatan dan menurunkan angka kematian pada pasien Covid-19 di Indonesia. Selain Indonesia, tercatat sebanyak lebih dari 45 negara lainnya juga berpartisipasi pada riset tersebut, dan jumlah tersebut akan terus bertambah.
"Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berpartisipasi dalam WHO Solidarity Trial," kata Kamapradipta.
Di samping itu, dia mengatakan Indonesia juga menjadi ketua Foreign Policy Global Health (FPGH). Forum ini merupakan sebuah kerja sama untuk sinergi antarkebijakan luar negeri dan kesehatna global.
FPGH beranggotakan tujuh negara yakni Afrika Selatan, Brasil, Prancis, Norwegia, Senegal, Thailand dan Indonesia.
Sebagai ketuah FPGH, jelas Kamapradipta, Indonesia mengkoordinasikan join statement dalam WHO executive board ke-146 pada Februari lalu dan mendorong seluruh negara yang tergabung dalam WHO untuk mentaati guideline terkait tata kelola pandemi atau yang disebut International Health Regulation 2003.
"Dalam kondisi saat ini akhirnya akan mengadakannya secara virtual yang akan dihadiri menlu FPGH, temanya affordable healthcare for all yang sejalan SDG's 2030. Tema lainnya juga vaksin untuk semua," kata Kamapradipta.
