Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Politis Gerindra ini Ingatkan BUMN juga Perlu Stumulus, Jangan hanya Swasta

Anggota Komisi VI DPR dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menyikapi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020 sebagai turunan dari Perppu 1/2020. Dia menyebut pentingnya dukungan pemerintah kepada BUMN.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade./Bisnis-Jaffry Prakoso
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade./Bisnis-Jaffry Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menyikapi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020 sebagai turunan dari Perppu 1/2020. Dia menyebut pentingnya dukungan pemerintah kepada BUMN.

“BUMN selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian kita. Oleh sebab itu, program pemulihan ekonomi harus memberikan stimulus kepada BUMN kita terutama untuk BUMN yang menjalankan penugasan dan BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (14/5/2020).

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini merinci setidaknya terdapat tiga bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah kepada BUMN.

Pertama, dalam bentuk percepatan pembayaran hutang pemerintah yang berasal dari hutang subsidi atau kompensasi atas kebijakan terutama kepada PLN dan Pertamina.

Kedua, pemberian Penyertaan Modal Negara kepada BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional dan kondisi keuangannya terdampak Covid 19 seperti Hutama Karya, PNM, Askrindo, Jamkrindo.

Ketiga, pemberian dana talangan dalam bentuk investasi pemerintah yang harus dikembalikan dan ada biaya dananya, terutama kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas karena Covid-19, seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel dan holding PTPN.

Andre mengungkapkan bahwa program stimulus ini penting untuk memastikan kelangsungan bisnis BUMN.

“Stimulus penting untuk memastikan pelayanan BUMN kepada masyarakat luas tetap dapat berlangsung, termasuk untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Kredit Ultra Mikro berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Andre menegaskan bahwa program stimulus ini harus dibahas bersama dengan DPR-RI.

“Biar bagaimanapun, praktik Good Corporate Governance [GCG] harus ditegakkan dalam menjalankan program-program stimulus untuk BUMN. Saya menyarankan agar segera diadakan Rapat Kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN. Apalagi Persetujuan pemberian PMN harus melibatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi saat ini harus direspon segera.” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper