Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamadani mengatakan bahwa kasus anak buah kapal (ABK) Indonesia yang diduga mengalami eksploitasi di kapal ikan berbendera China dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.
"Ke depan ini jadi momentum untuk membenahi tata kelola rekrutmen ABK, penempatan dan perlindungan. Ini momentum bersama semua kementerian dan lembaga, duduk bersama melepaskan ego sektoral," kata Benny ketika dihubungi di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Benny menyatakan pihaknya sudah menemui 14 ABK Indonesia yang sempat bekerja di Kapal Long Xing 629 untuk mengonfirmasi laporan dugaan eksploitasi yang mencuat setelah viral video pelarungan jenazah ABK warga negara Indonesia (WNI) di atas kapal berbendera China.
Dalam perbincangan dengan para ABK tersebut, Benny mendapatkan cerita bagaimana mereka mendapatkan perlakukan diskriminasi, seperti meminum air laut sementara awak lain minum air dari kemasan. Di antara mereka juga mengaku mengalami kekerasan pemukulan selama 14 bulan berada di kapal tersebut.
Selain itu, menurut Benny, beberapa dari para ABK tersebut tidak pernah mendapatkan upah selama bekerja, sedangkan yang lain menerima 3 bulan gaji meski sudah bekerja selama 14 bulan.
Menanggapi kasus tersebut, BP2MI sebagai badan yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia telah membentuk tim internal dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang.
"Tugas kami adalah jika ada fakta-fakta ditemukan bahwa perusahaan pengirim (ABK) terlibat, kita akan merekomendasikan kepada Polri untuk bekerja dan menyeret mereka, kalau perlu memenjarakan mereka," tegasnya.
Baca Juga
Terkait kasus itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Minggu (10/5/2020) mengecam perlakuan tidak manusiawi kepada para ABK tersebut dan menegaskan telah berkoordinasi dengan pemerintah China untuk menyelesaikan kasus para ABK itu.
Menlu Retno memastikan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan itu secara tuntas, termasuk dalam pembenahan tata kelola di hulu.
