Bisnis.com, SAMARINDA - Ketentuan belajar di rumah menjadi sorotan terkait dengan pendidikan vokasi yang berbasis praktik.
Dengan komposisi praktik lebih banyak daripada teori, belajar daring dinilai tidak terlalu tepat diberlakukan kepada pendidikan vokasi.
Anggota DPR RI dapil Provinsi Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikbud menerbitkan kebijakan khusus untuk diterapkan dalam pendidikan vokasi (keahlian) seperti SMK. Kebijakan khusus itu diperlukan agar bisa dijalankan selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Proses belajar siswa SMK rata-rata berbasis praktik, maka tidak bisa hanya teori secara daring, makanya harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas di masa pandemi ini," ujar Hetifah yang dihubungi Antara dari Samarinda, Kamis (7/5/2020).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini mengingatkan perlunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menerbitkan kebijakan tersebut dengan beberapa alasan.
Pertama, karena masih belum adanya kepastian kapan Indonesia bisa bebas dari pandemi.
Kedua, siswa SMK memerlukan praktik untuk mendukung keterampilan sesuai program studi yang didalami, sehingga pendidikan yang dianut tidak hanya teori maupun belajar secara daring.
Menurut Hetifah Kemendikbud harus menyiapkan sejumlah skenario untuk para siswa SMK dengan berbagai jurusan yang diambil, termasuk memikirkan skenario bagi pendidikan vokasi lainnya.
Sebelumnya, saat Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan eselon I Kemendikbud, Hetifah menyampaikan hal yang sama. Saat itu, Hetifah menjadi pemimpin rapat.
Rapat dengar pendapat itu membahas keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud ke depan.
Rapat dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kepala Balitbang dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbud.
Dalam rapat itu Komisi X mendorong Balitbangbuk melakukan penelitian khusus mengenai vokasi, untuk selanjutnya dijadikan dasar perumusan kebijakan.
Kemendikbud juga diminta memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional.
Hetifah, menyatakan dasar penelitian yang kuat sangat penting dalam proses perumusan kebijakan.
"Kita ingin semuanya berdasarkan pada bukti hasil penelitian guna menjadi dasar kebijakan pembangunan, mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografis, dan lainnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya," ucapnya.
Masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam cetak biru dinilainya sangat penting, demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang.
"Jika tidak ada grand design yang memiliki kekuatan hukum, hal ini tentu akan sangat rentan tidak dijalankan di periode selanjutnya, karena potensi perubahan materi sangat terbuka," tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
