Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan dukungannya terhadap aksi penolakan DPRD Sulawesi Tenggara terkait rencana masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok ke wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Agus Harimutri Yudhoyo atau yang akrab disapa AHY ini melalui akun twitternya @AgusYudhoyono pada Kamis (30/4/2020). Cuitanya itu disampaikan untuk meresepon pemberitaan mengenai aksi penolakan terhadap 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan masuk ke Sultra.
"Apresiasi untuk DPRD Sultra Fraksi Partai Demokrat yang ikut menginisiasi penolakan terhadap masuknya TKA Tiongkok," tulis AHY di akun twitternya Kamis (30/4/2020).
Baca Juga
Ketimbang mendatangkan ratusan TKA dari China, dia mengatakan seluruh pihak sebaiknya saat ini fokus pada penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.
"Semua pihak harus fokus prioritaskan kesehatan masyarakat dan pencegahan menyebarnya virus, termasuk dengan membatasi masuknya orang dari pusat pandemi,' ujarnya.
Apresiasi utk DPRD Sultra Fraksi @PDemokrat yg ikut menginisiasi penolakan thdp rencana masuknya TKA Tiongkok. Semua pihak hrs fokus prioritaskan kesehatan masyarakat & pencegahan menyebarnya virus, termasuk dgn membatasi masuknya orang dari pusat pandemihttps://t.co/25E8PHEVMq
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) April 30, 2020
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh menegaskan bakal memimpin langsung aksi demonstrasi jika 500 TKA asal China benar-benar datang ke daerah itu.
"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman.
Dia mengungkapkan, alasan penolakan terhadap rencana kedatangan ratusan TKA tersebut, karena masyarakat Sultra saat ini tengah menghadapi Covid-19.
Menurutnya, kedatangan TKA Sultra dinilai akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.
"DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi. Namun, hari ini dunia sedang pandemi Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya," ungkapnya.
