Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Meminta KPK Usut Kasus Stiker Bupati Klaten

Beberapa hari terakhir, Sri Mulyani, Bupati Klaten, Jawa Tengah, viral lantaran memasang stiker dirinya pada pembersih tangan sumbangan Kementerian Sosial.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 April 2020  |  19:43 WIB
Bupati Klaten Sri Mulyani, Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.  - BISNIS.COM
Bupati Klaten Sri Mulyani, Presdir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. - BISNIS.COM

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa stiker wajah Bupati Klaten Sri Mulyani yang menutupi botol cairan pembersih tangan sumbangan Kementerian Sosial untuk masyarakat.

"Jangan sampai diboncengi kepentingan politik," kata Supriansa saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK hari ini di Kompleks Parlemen,  Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Ia meminta KPK memeriksa baik-baik masalah itu. “Kalau coba-coba menunggangi, jadi penumpang gelap, perlu juga diberi pelajaran orang seperti itu,” ucapnya.

Tindakan, kata dia, diperlukan agar orang tidak main-main dengan anggaran Covid-19. Musababnya, semua anggaran negara dialihkan untuk penanganan Covid-19. Mulai dari APBN, APBD, dan APBDesa.

Supriansa juga meminta KPK menelusuri berbagai modus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mencontohkan pendataan yang serampangan, penerima salah sasaran, penggelapan dana bantuan, hingga pungutan liar.

Kasus botol cairan pencuci tangan berstiker Bupati Klaten ini viral di media sosial Twitter. Bupati Klaten Sri Mulyani lewat akun Twitter resminya telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf.

Banyak warganet mencibir tindakan Sri Mulyani itu dan mengaitkan dengan akhir masa jabatannya dan momen Pilkada 2020.

Dalam paparannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial menjadi paling rawan penyimpangan juga dipengaruhi oleh momen Pilkada serentak 2020. Ia menjelaskan penanganan Covid-19 saat ini melibatkan semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Dari 542 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengalokasikan dana tidak semua terpapar wabah itu. “Pertanyaannya berapa yang enggak terpapar dan berapa yang pilkada dan tidak terpapar, ini yang sedang kami petakan," kata Firli.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

klaten hand sanitizer

Sumber : Tempo

Editor : Andya Dhyaksa

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top