Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bos Ruangguru Mundur Jadi Stafsus Presiden, Ada Problem yang Tersisa

Belva mundur dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 21 April 2020  |  21:34 WIB
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara (kanan) dan Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Di Bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara (kanan) dan Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Di Bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institut for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengapresiasi langkah pengunduran diri Adamas Belva Syah Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Belva mundur dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan dengan posisinya sekarang ini yang juga sebagai CEO Ruangguru. Pasalnya, dipilihnya Ruangguru sebagai salah satu mitra pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja telah menuai banyak polemik.

Menurut Bhima, pengunduran diri Belva, tidak serta merta menuntaskan permasalahan pada program Kartu Prakerja yang telah diluncurkan pemerintah saat ini. "Permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva," tegasnya, Selasa (21/4/2020).

Pertama, kata Bhima, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah.

Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT (bantuan langsung tunai) dibandingkan dengan pelatihan online.

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," jelasnya.

Ketiga, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik Pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Staf Khusus Presiden Jokowi generasi milenial kartu prakerja
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top