Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mahfud MD: Keppres 12 Tahun 2020 Pintu Masuk Renegosiasi Bisnis

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak bisnis. Keppres tersebut bahkan menjadi pintu masuk untuk dilakukannya renegosiasi bisnis.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 14 April 2020  |  21:05 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak bisnis. Keppres tersebut bahkan menjadi pintu masuk untuk dilakukannya renegosiasi bisnis.

Seperti diketahui Keppres Nomor 12 Tahun 2020  berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid-19.

Menurut Mahfud Keppres itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak bisnis yang sudah dbuat sebelum keluarnya aturan tersebut.

“Tetapi karena itu bersifat pemberitahuan tentang terjadinya force majeure maka itu dijadikan pintu masuk untuk renegosiasi,” kata Mahfud, Selasa (14/4/2020) malam.

Mahfud mengatakan pemerintah tetap berpedoman pada ketentuan pasal 1338 kitab UU hukum perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuat.

“Jadi tidak bisa secara otomatis membatalkan kontrak yang sudah ada. Adapun soal campur tangan negara meringankan pelaksanaan kontrak karena problem ekonomi yang sekarang terjadi itu, maka itu sudah diatur oleh OJK,” terang Mahfud.

Menurut Mahfud OJK telah mengatur tentang keringanan seperti cara pembayaran, penundaan pembayaran, hingga penundaan pembayaran bunga.

Putusan itu dikeluarkan OJK melalui Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional serta surat edaran kepada eksekutif industri keuangan non-bank.

“Jadi jangan disalahkaprahkan tentang Keppres Nomor 12 Tahun 2020 sebagai sesuatu yang secara otomatis bisa membatalkan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan,” jelas Mahfud.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md bencana keppres Virus Corona
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top