Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Polri Ancam Pidanakan TKI yang Menolak Diisolasi

Polris dan pemangku kepentingan lain mengawasi pintu masuk ke Indonesia, seperti di Pelabuhan, Bandar Udara dan jalur darat perbatasan antarnegara.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 06 April 2020  |  17:25 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra (tengah) pada Senin 10 Juni 2019 menunjukkan dua terduga teroris ISIS berinisial AA dan S, terkait kasus bom bunuh diri pos pengamanan polisi di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra (tengah) pada Senin 10 Juni 2019 menunjukkan dua terduga teroris ISIS berinisial AA dan S, terkait kasus bom bunuh diri pos pengamanan polisi di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.

Bisnis.com, JAKARTA - Polri mengancam akan mempidanakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menolak untuk diperiksa kesehatannya dan diisolasi sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1102/IV/HUK.7.1/2020.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah memerintahkan agar anggotanya bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengawasi semua pintu masuk ke Indonesia, seperti di Pelabuhan, Bandar Udara dan jalur darat wilayah perbatasan antarnegara.

Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi ada wabah virus corona atau Covid-19 yang dibawa TKI ke Indonesia dari negara pandemi virus corona.

"Surat Telegram Nomor 1102 itu mengatur tentang penanganan penumpang yang baru tiba atau TKI dari negara yang endemis atau negara yang terjangkit covid-19," tuturnya, Senin (6/4/2020).

Instruksi Kapolri di Surat Telegram tersebut berisi jika ada TKI ternyata positif terjangkit virus corona atau covid-19, maka selanjutnya dilakukan isolasi dan karantika di RS yang menjadi rujukan covid-19.

Sementara, jika ada TKI yang dinyatakan negatif virus corona atau covid-19, akan dikenakan status orang dalam pemantauan (ODP) dan diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri hingga waktu yang telah ditentukan Pemerintah Pusat.

"Apabila ditemukan pelanggaran bisa dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri nasional Virus Corona
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top