Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LIPI: PSBB Sia-sia Tanpa Transparansi Riwayat Perjalanan Pasien

Pemerintah belum transparansi akan informasi riwayat perjalanan pasien positif virus Corona (Covid-19). PSBB menjadi sia-sia tanpa ada transparansi tersebut.
Petugas mengatur arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo saat dilakukan seleksi pengendara yang akan memasuki wilayah di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (2/4/2020). Petugas menolak pengendara yang bukan warga kota Madiun memasuki wilayah tersebut yang dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat dari luar daerah di wilayah itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Petugas mengatur arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo saat dilakukan seleksi pengendara yang akan memasuki wilayah di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (2/4/2020). Petugas menolak pengendara yang bukan warga kota Madiun memasuki wilayah tersebut yang dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat dari luar daerah di wilayah itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona. ANTARA FOTO/Siswowidodo

Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah akan menjadi sia-sia tanpa adanya keterbukaan dan transparansi informasi riwayat perjalanan kasus positif.

Rusli Cahyadi Peneliti LIPI untuk Tim Kaji Cepat Studi Sosial Covid-19 menyatakan terminology lockdown memang sulit didefinisikan dalam kebijakan di Indonesia. Namun sejauh ini mekanisme pembatasan sosial dengan menutup sejumlah aktivitas publik serta karyawan yang bekerja dari rumah tak jauh berbeda dengan mekanisme lockdown.

Kendati begitu, dia menyatakan perlu ada rincian transparansi untuk meneliti rekam jejak kasus positif guna melakukan deteksi dini. Misalnya saja; informasi lokasi penyebaran, perjalanan pasien.

Rusli menegaskan transparansi yang dibuka untuk kepentingan darurat kesehatan masyarakat tidak termasuk dalam identitas pribadi misalnya nama pasien. Misalnya belajar dari Korea Selatan, perjalanan suspek Covid-19 boleh diumumkan di media massa dengan sumber yang jelas dari pemerintah.

“Sehingga masyarakat bisa menilai keluarga dia masuk risiko tertular dengan mencocokkan orang yang ditetapkan suspek dengan perjalanan yang diungkap oleh pemerintah,” jelas Rusli dalam konferensi pers virtual beberapa waktu lalu.

Menurut Esti Anantasari, Peneliti dari Universitas Gadjah Mada dalam Tim Kaji Cepat Studi Sosial Covid-19 menjelaskan dalam upaya transparansi pemerintah juga harus mempertimbangkan kearifan lokal setiap daerah. Dia menyebut, karakter daerah yang berbeda-beda secara sosial dan budaya membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam menerima informasi.

Wakil Sekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dicky Pelupessy menegaskan transparansi riwayat perjalanan akan membantu pula pergerakan sosial. Dicky yang juga merupakan akademisi dari Universitas Indonesia dalam Tim Kaji Cepat Studi Sosial Covid-19 menyatakan hal yang sama bahwa masyarakat punya kepedulian yang tinggi tentang riwayat perjalanan.

Seandainya ada orang positif terinfeksi, masyarakat merasa penting melihat riwayat perjalanan mereka. “Maka lockdown terbatas ini saya pikir berkaitan dengan orang melakukan perjalanan di luar rumah,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper