Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UN Ditiadakan, Kak Seto : Pemerintah Harus Jamin Kelulusan Peserta Ujian

Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Asah Pena menilai positif keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan Ujian Nasional terkait wabah Covid-19. Kendati demikian, Asah Pena meminta pemerintah menjamin hak-hak peserta didik.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 25 Maret 2020  |  10:22 WIB
Ilustrasi-Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Syifa Yulinnas
Ilustrasi-Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Syifa Yulinnas

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Asah Pena menilai positif keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan Ujian Nasional terkait wabah Covid-19. Kendati demikian, Asah Pena meminta pemerintah menjamin hak-hak peserta didik.

“Seyogyanya, pemerintah juga meluluskan semua peserta ujian Paket A, B dan C Tanpa terkecuali,” kata Ketua Umum Asah Pena Seto Mulyadi melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (25/3/2020).

Peserta didik yang telah menyiapkan diri untuk UN, kata Seto, juga korban dari kondisi darurat. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah juga harus memastikan pemenuhan hak peserta didik tersebut dengan mendapatkan kelulusan tanpa perlu mekanisme tambahan.

Seto meminta pemerintah melanjutkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjuk satuan pendidikan nonformal sebagai penentu kelulusan peserta ujian paket A, B, dan C.

"Tanpa melakukan penundaan mekanisme penyetaraan atau pun metode penyetaraan pengganti,”ujarnya.

Dengan demikian, Seto menggarisbawahi, seluruh peserta ujian yang sudah terdaftar selayaknya dinyatakan lulus dan mendapatkan jaminan keberlanjutan ke jenjang pendidikan selanjutnya. “Kami juga mengusulkan pemerintah untuk selanjutnya membuat mekanisme sekolah rumah tanpa UN,”ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk meniadakan ujian nasional 2020. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan physical distancing untuk memotong rantai penyebaran pandemi virus corona Covid-19.

“Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha,” kata Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman melalui keterangan resmi usai Presiden melakukan rapat terbatas terkait hal tersebut, Selasa (24/3/2020).

Fadjroel menjabarkan bahwa UN ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ujian nasional
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top