Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemendagri: Jika Petugas Adminduk Pungut Biaya, Laporkan!

Kemendagri menegaskan, seluruh pelayanan administrasi di bawah Dinas Dukcapil seperti pembuatan akta lahir, KK, hingga KTP Elektronik, semua gratis. Jika ada yang memungut biaya, laporkan agar segera ditindak.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 17 Februari 2020  |  15:19 WIB
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menyaksikan Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk. Daisuki Amsir (tengah) dan Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Dadang Setiabudi menandatangani perjanjian kerja sama, di Jakarta, Selasa (26/2/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menyaksikan Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk. Daisuki Amsir (tengah) dan Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Dadang Setiabudi menandatangani perjanjian kerja sama, di Jakarta, Selasa (26/2/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan seluruh pelayanan administrasi di Dinas Dukcapil seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga KTP elektronik tidak dipungut biaya, alias gratis.

Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) jangan sekali-kali menarik biaya dari masyarakat.

"Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar dalam keterangan resmi, Senin (17/2/2020).

Zudan menyampaikan hal itu ketika berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengunjungi Dinas Dukcapil Kota Bima, Disdukcapil Kabupaten Bima, dan Disdukcapil Kabupaten Dompu akhir pekan lalu.

Dia menegaskan, jika terdapat petugas pelayanan Adminduk yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas

Kepada segenap jajaran Dukcapil di NTB, Zudan memerintahkan agar surat keterangan pengganti KTP (Suket) segera dicetak seiring dengan tersedianya blanko KTP-el.

Seperti diketahui Kemendagri telah menyediakan blangko KTP-el sebanyak 16 juta keping. Dari jumlah itu sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak KTP-el sebanyak 1,9 juta keping.

"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP-el. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP-el, yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri ditjen dukcapil
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top