Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Peristiwa di Kepri dan Minahasa Utara Menjadi Preseden

Jokowi menganggap aksi intoleran di Kepri dan Minahasa Utara bisa menjadi preseden bagi kota-kota lain. Ia memerintahkan Kapolri dan Menko Polhukam untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sana.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 12 Februari 2020  |  17:32 WIB
Presiden Joko Wiodo memberikan keterangan saat menerima kunjungan dari tim redaksi Harian Bisnis Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Bisnis - Abdullah Azzam
Presiden Joko Wiodo memberikan keterangan saat menerima kunjungan dari tim redaksi Harian Bisnis Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada ruang bagi sikap-sikap intoleran di Indonesia. Begitu sepertinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berpesan kepada para pembantunya. Teranyar, sikap itu ia sampaikan pada Rabu (12/2/2020) kepada Menko Polhukam dan Kapolri.

Kepada Mahfud MD (Menko Polhukam) dan Idham Azis (Kapolri), Presiden RI Ketujuh itu mengatakan, untuk segera menindak tegas peristiwa intoleransi berupa penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

"Mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, tegas ini harus diselesaikan," tegas Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Pernyataan Presiden itu menyikapi peristiwa intoleransi penolakan pembangunan gereja yang terjadi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Presiden menegaskan dirinya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya.

"Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat," ujar Presiden.

Kepala Negara telah memerintahkan kepada Menko Polhukam serta Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya kebebasan. Tujuannya, agar intoleransi tidak terjadi lagi.

"Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Tanjung Balai Karimun maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkan. Karena menjadi preseden yang tidak baik, mungkin nanti bisa menjalar ke daerah lain," ujar Presiden.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi polri kapolri intoleransi

Sumber : Antara

Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top