Cegah Radikalisme di Dunia Pendidikan, GMNI Ingin Paham Kebangsaan Jadi Ekstrakurikuler

DPP GMNI sudah melakukan kajian dan merujuk hasil survei yang dilakukan Maarif Institute selama 2017 di enam provinsi, aktivitas di sekolah setelah jam belajar-mengajar kerap disusupi paham intoleransi, bahkan ektremisme.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 15 Januari 2020  |  13:08 WIB
Cegah Radikalisme di Dunia Pendidikan, GMNI Ingin Paham Kebangsaan Jadi Ekstrakurikuler
Ratusan pelajar mengikuti satu kegiatan di Yogyakarta. Materi pendidikan di luar jam sekolah atau ekstrakurikuler perlu mendapat perhatian khususnya memperluas pendidikan yang mengusung paham kebangsaan.. - Harian Jogja/Sunartono

Kabar24.com, JAKARTA — Pendidikan kebangsaan dalam program ekstrakurikuler dinilai penting untuk menangkal pengajaran kepada peserta didik yang rawan dengan isu suku, agama, dan ras (SARA).

Hal itu dinyatakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menanggapi beredarnya video ujaran bernada SARA yang diajarkan oleh seorang guru kepada murid SD di Yogyakarta.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan bahwa program ekstrakurikuler disusupi oleh paham intoleran. Untuk itu, adanya pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler sangat mendesak untuk diimplementasikan.

“Kita usulkan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Saat ini terbukti, program ekstrakurikuler jadi pintu masuk paham intoleran. Maka dari itu usulan kami sangat urgen”, ungkapnya, Rabu (15/1/2019).

Menurutnya, usulan GMNI menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler bukan tanpa alasan.

DPP GMNI sudah melakukan kajian dan merujuk hasil survei yang dilakukan Maarif Institute selama 2017 di enam provinsi, aktivitas di sekolah setelah jam belajar-mengajar kerap disusupi paham intoleransi, bahkan ektremisme.

 “Kami sudah mengkaji dan menginventarisir hasil survei. Hasilnya, program ekstrakurikuler menjadi ladang empuk bagi berkembangnya paham intoleran. Karena minim pengawasan dari pihak sekolah”, tambahnya.

Dia berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler, jika tidak menurut Arjuna maka 10—20 tahun ke depan berbahaya bagi keutuhan dan kebhinekaan Indonesia.

Untuk itu, bagi Arjuna menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

“Ini sudah stadium ke-4. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika pemerintah tidak menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai program ekstrakurikuler. Berbahaya bagi masa depan kebhinekaan Indonesia”, tuturnya.

DPP GMNI, katanya, siap menjadi partner pemerintah untuk merancang dan mengaplikasikan program ekstrakurikuler pendidikan kebangsaan secara serius. Karena bagi Arjuna, ini tugas pokok GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang berhaluan nasionalisme dan kebangsaan.

“Kami GMNI siap untuk berdiskusi secara serius dengan pemerintah terkait persoalan intoleransi di sekolah. Kami juga siap menjadi garda terdepan mengaplikasikan program ekstrakurikuler pendidikan kebangsaan,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pendidikan, radikalisme

Editor : Stefanus Arief Setiaji
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top