Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden AS Donald Trump berjalan ke Air Force One ketika ia meninggalkan Washington untuk melakukan perjalanan ke KTT G20 di Osaka, Jepang dari Pangkalan Bersama Andrews, Maryland, AS, 26 Juni 2019./Reuters
Presiden AS Donald Trump berjalan ke Air Force One ketika ia meninggalkan Washington untuk melakukan perjalanan ke KTT G20 di Osaka, Jepang dari Pangkalan Bersama Andrews, Maryland, AS, 26 Juni 2019./Reuters

Bagaimana Sikap Indonesia?

Sikap arogan Trump bersama orang-orang di belakangnya saat mengumumkan peta jalan tersebut bersama pemimpin Israel tidak saja memancing kemarahan sejumlah negara di Timur Tengah, tetapi juga memancing reaksi sejumlah negara di kawasan termasuk Indonesia.

Bahkan, ada spekulasi Trump tengah mencari momen untuk mendapatkan dukungan suara dari kaum Yahudi AS. Pasalnya, dia akan kembali berlaga pada pemilihan presiden 2020 meski tengah terancam pemakzulan akibat kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itulah, Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari kemarin meminta Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan Damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump tersebut.

Menurutnya, dasar penolakan itu adalah Pasal 24 Piagam PBB yang menjelaskan DK bertugas sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.

“Amerika Serikat dan Israel telah membuat peta jalan damai sepihak yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya sehingga hal itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” kata Kharis.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi di negaranya, jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika Serikat seperti status Yerusalem yang dijadikan Ibu Kota sepihak oleh Israel, pemukiman ilegal di Tepi Barat dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper