Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan serangkaian penggeledahan terkait dengan kasus dugaan suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Sabtu (11/1/2020).
Setelah menggeledah tiga lokasi pada hari sebelumnya, hari ini tim penyidik menggeledah dua lokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan pertama dilakukan di kantor bupati yang meliputi ruang kerja bupati dan ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Selama penggeledahan untuk mencari barang bukti tersebut, lanjut Ali, tim menemukan dokumen terkait perkara dan menyitanya.
Kedua, tim juga bergerak ke rumah dinas atau pendopo Bupati Sidoarjo untuk mencari barang bukti lain. Giat geledah yang dilakukan 12 petugas KPK dan dibantu pengamanan Polres Sidoarjo tersebut ditemukan barang bukti berupa uang.
"Ditemukan dokumen dan uang rupiah dan mata uang asing. Sementara proses penghitungan," kata Ali, dalam pesan singkat, Sabtu.
Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah tiga lokasi dalam kasus dugaan suap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.
Adapun geledah dilakukan di rumah bupati di Jalan Yos Sudarso 6 No. 1A, Kabupaten Sidoarjo; Kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; dan rumah di Desa Janti Dusun Balongan RT017 RW004 Kec. Tarik Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam penggeledahan tersebut, kata Ali, tim menyita sejumlah dokumen yang diduga berelevansi terkait dengan perkara ini.
KPK resmi menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/1/2020).
Penetapan tersangka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati dan 10 orang lainnya di Kabupaten Sidoarjo dengan barang bukti senilai Rp1,81 miliar pada Selasa (7/1/2020).
Selain Bupati Saiful, KPK juga menetapkan tersangka lain yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya (BMSDA) Kab. Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; PPK Dinas PU BMSDA Kab. Sidoarjo Judi Tetrahastoto dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji.
Kemudian, terduga pemberi suap yakni dua pihak swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.
Saiful diduga menerima uang suap senilai Rp550 juta agar memuluskan proyek-proyek yang diinginkan Ibnu salah satunya proyek Jalan Candi-Prasung dengan nilai Rp21,5 miliar.
Ibnu juga memenangkan proyek lainnya melalui beberapa perusahaan antara lain proyek pembangunan Wisma Atlet senilai Rp13,4 miliar, proyek pembangunan Pasar Porong Rp17,5 miliar dan proyek peningkatan Afv. Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai Rp5,5 miliar.
Atas perbuatannya, Bupati Saiful Ilah dkk lain disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara terduga pemberi suap Ibnu dan Totok disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
