Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PBB Tidak Bisa Pastikan Rudal Iran Hantam Fasilitas Minyak Saudi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat memverifikasi bahwa rudal dan drone yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi berasal dari Iran.
Asap terlihat di fasilitas pabrik minyak Aramco di kota timur Abqaiq, Arab Saudi, yang diserang pada 14 September 2019./Reuters
Asap terlihat di fasilitas pabrik minyak Aramco di kota timur Abqaiq, Arab Saudi, yang diserang pada 14 September 2019./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat memverifikasi bahwa rudal dan drone yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi berasal dari Iran.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (10/12) waktu setempat.

Sebelumnya Amerika Serikat bersama kekuatan Eropa (Inggris, Jerman, dan Prancis) dan Arab Saudi kompak menuding Iran sebagai dalang atas serangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco pada September lalu.

Iran telah menyangkal tuduhan tersebut. Sedangkan kelompok pemberontak Houthi Yaman mengklaim bertanggungjawab atas serangan terhadap Saudi.

Guterres mengatakan bahwa PBB memeriksa puing-puing senjata yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas minyak Saudi di Afif pada Mei, serangan di bandara internasional Abha pada Juni dan Agustus, serta serangan pada fasilitas minyak Saudi Aramco di Khurais dan Abqaiq pada September lalu.

"Saat ini tidak dapat secara independen membenarkan bahwa rudal jelajah dan kendaraan udara tak berawak yang digunakan dalam serangan ini berasal dari Iran," tulisnya dalam laporan itu, dikutip dari Reuters, Rabu (11/12/2019).

Laporan tersebut juga mencatat bahwa Houthi Yaman "tidak terbukti dalam kepemilikan, juga tidak dinilai memiliki" jenis drone yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas Aramco.

Guterres membuat laporan dua kali setahun kepada Dewan Keamanan tentang implementasi embargo senjata terhadap Iran dan pembatasan lain yang tetap berlaku setelah Teheran menyetujui perjanjian nuklir 2015. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas laporan Guterres pada pekan depan.

September lalu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan di New York bahwa negaranya telah berkonsultasi dengan sekutunya mengenai langkah apa yang harus diambil setelah serangan.

"PBB mengirim orang untuk menjadi bagian dari penyelidikan, negara-negara lain telah mengirim para ahli untuk menjadi bagian dari penyelidikan. Ketika tim investigasi telah menyelesaikan penyelidikannya, kami akan mengumumkannya kepada publik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper