Bisnis.com, JAKARTA - Partai Nasional Demokrat setuju dengan pandangan Presiden Joko Widodo soal penghentian rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Plate di Istana Kepresidenan, Kamis (5/12/2019) saat ditanya jurnalis terkait ide penghentian rencana amendemen Undang-undang Dasar 1945.
"Kita setuju itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau Presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," kata Plate.
Kendati demikian Johnny menyatakan rencana amendemen UUD 1945 itu perlu dibicarakan secara luas, detil dan komprehensif oleh masyarakat. Pembicaraan mengenai rencana amendemen itu juga perlu dibahas oleh berbagai pihak, bukan hanya kelompok elite tertentu.
Menurut Johnny wacana mengenai masa jabatan Presiden tiga periode merupakan usulan "masyarakat". NasDem, menurut Plate, harus mendengar pendapat masyarakat. Amendemen UUD 1945 dinilai perlu melibatkan masyarakat, dunia akademisi, dan tokoh masyarakat.
"Karena ini terkait dengan konstitusi. Mendengar pendapat mereka, lalu dibicarakan di forum MPR, nah sebelumnya karena itu sudah berkembang dari masyarakat, lalu disampaikan kepada masyarakat. Karena apa? UUD enggak boleh elitis dan keputusan elite saja. Itu prinsip NasDem," kata Plate.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya atas munculnya usulan masa jabatan Presiden tiga periode tersebut. Presiden Jokowi menyatakan isu tersebut sengaja dibuat untuk menjerumuskan dirinya.
"Kalau ada yang usulkan itu [Presiden tiga periode], ada tiga [maksud] menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya sejak awal mempertanyakan apakah amendemen itu bisa dibatasi hanya untuk haluan negara supaya tidak melebar ke urusan lain seperti pemilihan presiden.
"Sekarang kenyataanya begitu kan, ada yang lari [mengusulkan] ke presiden dipilih MPR, ada yang lari Presiden tiga periode, ada yang lari Presiden satu kali [periode] tapi 8 tahun, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi.
