Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan tak kunjung pulangnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab adalah lantaran sikapnya yang kontra pemerintah.
Wasisto bahkan menyebut Rizieq tahanan politik. Status itu, kata Wasisto, disandang Rizieq lantaran tidak punya akses ke pemerintah.
"Sebenarmya HRS saat ini berstatus sebagai "tahanan politik" karena HRS sendiri tak punya akses ke pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo). Hal ini menimbulkan HRS tak kunjung pulang," kata Wasisto kepada Bisnis, Senin (2/12/2019).
Wasisto menjelaskan status tahanan politik itu artinya pemerintah sengaja menggantungkan status Rizieq lantaran sikapnya yang kerap kali kontra dan berseberangam dengan pemerintah.
Artinya, masalah pemulangan Rizieq inu terus berlarut-larut karena pemerintah sengaja mengulurnya.
"Maksud saya, karena HRS selama kurang kooperatif dengan pemerintah terkait kasus pidana dan pandangan politiknya. Oleh karena itulah, pemerintah sengaja memperlarut status HRS di luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab tidak bisa hadir langsung dalam Reuni Akbar 212. Rizieq menyebut pemerintah Indonesia yang membuatnya sulit pulang ke Tanah Air.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya mengikuti kasus Rizieq sejak awal. Diceritakan Rizieq berkali-kali ingin kembali ke Indonesia.
