Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut positif rencana pemerintah yang tengah mengkaji kemungkinan menghapus Ujian Nasional (UN).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan wacana tersebut harus ditanggapi sebagai bagian dari upaya perubahan sistem yang tengah digelorakan pemerintah, termasuk pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapus UN.
“Presiden memberikan keleluasaan kepada menteri melakukan reformasi, saya selalu menanggapi positif pernyataan selevel menteri, karena saya asumsikan sudah dalam kajian dan gagasan,” kata Ridwan, Kamis (28/11/2019).
Pemprov Jabar, menurutnya, sebagai perwakilan pemerintah bertugas mengamankan kebijakan pusat disesuaikan dengan isu lokal. Namun, dia menilai pemerintah jangan sampai hanya menghapus UN namun tidak memiliki standar lain sebagai solusi.
“Kalau UN sudah tidak relevan, pertanyaan dasarnya apakah lulusan sekolah kita perlu ada ukuran atau tidak? Kalau perlu ukuran berarti harus ada sebuah cara baru. Ada yang berargumen tidak butuh ukuran,” ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan Mendikbud Nadiem Makarim tengah mempertimbangkan menghapus UN, meski belum akan mengambil kebijakan dalam waktu dekat.
Pihaknya masih menyerap semua masukan dari stakeholder dunia pendidikan tentang berbagai permasalahan, termasuk UN.
