Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terkait pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Hal ini muncul menyusul imbauan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian soal efektivitas alokasi APBD. Selama ini APBD banyak habis digunakan untuk belanja pegawai.
"Pasti tentu tergantung dari wilayah masing-masing. mungkin yang dilakukan adalah membuka pemetaan," kata Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Airin mengatakan saat ini terdapat sejumlah Pemda yang memiliki kelebihan jumlah pegawai. Hal itu berdampak pada membengkaknya pos belanja pegawai.
"Di salah satu kabupaten di Jawa Barat atau misal di Banten juga ada satu. Dari zaman dulu memang sudah terlalu banyak jumlah pegawainya sehingga tidak bisa melakukan apa pun karena itu merupakan kewajiban," kata Airin.
Airin mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengimbau daerah agar melakukan pemetaan kepegawaian.
"Apakah misalnya di bidang teknik kesehatan yang lainnya bahkan kita dibatasi. Pada saat menyusun untuk CPNS pun juga akan dibatasi, tidak boleh terlalu banyak administrasi," ujar Airin.
Mendagri Tito Karnavian-Bisnis/Setyo Aji Harjanto
Terpisah, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepada wali kota agar alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai, kata Tito, pos belanja APBD dominan di belanja pegawai.
"Agar belanja modal khususnya lebih banyak untuk kepentingan publik, rakyat. Jangan terbalik, yang banyak untuk kepentingan aparatur," ujar Tito.
_1690216930.jpg?w=348&h=261)
