Bisnis.com, JAKARTA – Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mengaku ingin menghadirkan kementerian/lembaga yang berfokus pada permasalahan di perkotaan.
Hal ini dia sampaikan dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Makassar, Kamis (11/7/2023).
“Uniknya di pemerintah pusat sampai hari ini belum ada badan yang mengurusi permasalahan perkotaan, pedesaan sudah. Bahkan Menteri yang mengatasi perkotaan tidak ada,” ujarnya dalam forum tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hingga hari ini tidak ada Badan atau Kementerian yang menyatakan standard di perkotaan pelayanan dasar kebutuhan yang harus dipenuhi tidak diperhatikan sebagai sebuah kluster khusus.
“Sehingga kami menilai dibutuhkan apa nanti namanya badan yang mengurus perkotaan sehingga ini akan ada advokat di tingkat nasional,” imbuhnya.
Anies mengatakan bahwa dalam perjalananya sebagai bacapres, terdapat visi yang ingin dibawanya mengenai kemajuan Negara melalui kemandirian kota.
Baca Juga
Adapun, visi itu akan dituangkan melalui 6 misi yaitu mempercepat akselerasi kota, penguatan transportasi umum, pemerataan perguruan tinggi, relasi urban yang saling menguatkan, meminimalisir beban administrasi pelaporan dari Pemda, dan Pemerintah Pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antardaerah.
Dalam paparannya dalam Diskusi Panel Bersama Tiga Bacapres, Anies mengawali pembahasan dengan memberikan ilustrasi dari potret Indonesia pada malam hari. Dari gambar yang dibagikan terlihat perbedaan suasana lampu-lampu kota di Indonesia yang menurutnya merefleksikan wajah ketimpangan yang ada.
Menurutnya, kota menjadi salah satu tolok ukur penting dari kemajuan Negara. Apalagi, laporan APDESI memprediksi bahwa pada 2045 sebanyak 70 persen penduduk akan tinggal di perkotaan yang didorong oleh urbanisasi.
“Sekarang 57 persen. Bila dibiarkan akan mengulangi masalah yang sama seperti di Jakarta. Salah satu, masalah di sebuah kota itu sebuah pilihan, urbanisasi itu baik-baik saja yang tidak baik itu Jakartanisasi. Namun, kalau urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia,” katanya.
Di perkotaan, Anies memerinci bahwa kontribusi penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1 persen berdampak terhadap PDB per kapita nasional hingga 1,4 persen. Padahal, di Asia kontribusi serupa memberikan peningkatan PDB hingga 3 persen. Sehingga, menurutnya, kota-kota di Indonesia belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi.
Selain itu dari sisi lingkungan hidup, dia melanjutkan bahwa hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik ini tidak baik. Kemudian, 30 juta penduduk perkotaan tinggal di pemukiman yang tidak layak dan kita melihat kesenjangan yang tinggi di perkotaan.
“Bahkan untuk kasus kemiskinan ekstrem, saya menemukan kemisinan ekstrem tidak ada dipelosok jauh sana, tetapi justru di pusat Negara yaitu Jakarta yang ekstrem miskin di sana dan ekstrem kaya ada di sana. Jadi, ketimpangan di kota kita yang harus dibereskan sejak awal,” tuturnya.
Tantangan lainnya adalah kemandirian fiskal, Anies pun mengutip laporan Kementerian Keuangan yang mencatatkan sebanyak 69 persen kota di Indonesia belum mandiri 29 mandiri dan hanya 2 persen yang mandiri.
“Jadi, kami melihat pertama kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar, mulai dari air, kesehatan, pendidikan, pangan, papan. Kota itu memang tempat berkumpul masalah tetapi juga tempat berkumpul solusi dan talenta,” pungkas Anies.
