Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

FPI Ajukan SK Terdaftar, Mahfud MD : Ada yang Perlu Didalami

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan FPI sudah melakukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar. Namun, kata Mahfud, masih ada hal yang perlu didalami oleh pemerintah terkait pengajuan tersebut.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 27 November 2019  |  16:33 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi (kiri), Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) usai Rakortas di Kemenko Polhukam, Rabu (27/11/2019). - Bisnis/Rayful Mudassir
Menteri Agama Fachrul Razi (kiri), Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) usai Rakortas di Kemenko Polhukam, Rabu (27/11/2019). - Bisnis/Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyebut pengajuan perpanjangan surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat Front Pembela Islam masih didalami hingga kini.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan FPI sudah melakukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar. Namun, kata Mahfud, masih ada hal yang perlu didalami oleh pemerintah terkait pengajuan tersebut.

"Ada hal yang perlu didalami dan Menteri Agama akan mendalaminya, melakukan pembahasan lebih dalam. Waktunya tidak akan lama," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Hal itu disampaikan Mahfud usai melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hingga kini pemerintah masih mempertimbangkan dan menunggu proses terkait syarat penerbitan surat terdaftar sebagai organisasi masyarakat untuk ormas tersebut.

Mahfud menyebut surat keterangan terdaftar di Kemenkumham yang diajukan FPI itu sudah didiskusikan bersama-sama dengan Menag dan Mendagri.

Dari diskusi itu disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat. Begitu pun FPI disebut memiliki hak untuk berkumpul berserikat menyampaikan pendapat termasuk bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi.

Negara, lanjut Mahfud, telah mengatur hal tersebut melalui undang-undang agar berjalan dengan baik. Hukum yang ditetapkan itu telah bersifat prosedural administratif dan substantif.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sudah ada langkah maju yang dilakukan FPI yaitu membuat pernyataan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak akan melanggar hukum.

"Tapi tentu saja kami mencoba dalami lebih jauh sesuai pernyataan itu, pernyataan yang dibuat dengan materai dan itu akan kami dalami lagi dalam waktu dekat seperti yang disampaikan Pak Menko," ujar Fachrul Razi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

fpi mahfud md
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top