Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan setidaknya ada dua hal krusial dari macetnya proses pemilihan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang baru.
Diketahui, sejak dilantik jadi Kapolri, Jenderal Idham Azis tak kunjung memilih orang untuk mengisis posisinya. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan hal pertama, adalah gagalnya sistem kaderisasi di tubuh Polri.
"Artinya, meski pun di Polri saat ini ada sekitar 300 jenderal, tapi kapolri Idham Azis masih kesulitan untuk mencari dan mendapatkan kabareskrim yang bisa dipercaya, punya kapabilitas, dan memiliki kualitas yang mumpuni," kata Neta dalam keterangan resmi, Senin (18/11/2019).
Poin kedua, lanjut Neta, kuatnya intervensi dari penguasa dalam mengatur posisi-posisi strategis di internal Polri.
Hal ini kata dia, membuat jajaran kepolisian tidak punya rasa percaya diri lagi untuk menetapkan pejabatnya di posisi posisi strategis, seperti kabareskrim.
Akibatnya, keberadaan dewan kebijakan tinggi yang selama ini digunakan untuk mencari dan memproses figur pemegang jabatan strategis di Polri, kini nasibnya seakan tidak berguna dan terabaikan.
Neta mengatakan jika kedua kondisi ini dibiarkan, maka ke depan Polri dikhawatirkan semakin tidak profesional dan makin tidak independen.
"Polri akan semakin tersandera oleh politik dan kepentingan kekuasaan," katanya.
Menurut Neta, istilah promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang menjadi program Polri pun akan dipelesetkan publik menjadi "promosi orang-orang tertentu" yang dekat dengan kekuasaan.
Neta mengatakan situasi semacam ini tidak boleh dibiarkan. Polri harus dijaga agar tetap profesional dan independen dari tangan tangan politik kekuasaan.
"Sehingga publik akan tetap nyaman saat Polri bekerja dengan misinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," ujar Neta.
Pihaknya berharap Kapolri Idham Azis jangan gamang dalam memilih kabareskrim yang baru.
"Jika kapolri gamang dalam memilih kabareskrim, bagaimana dia bisa percaya diri dalam memimpin pengamanan terhadap masyarakat," ujarnya.
