Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Ini Bukan Negara Peraturan, Sudahlah Setop

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah daerah tak banyak membuat peraturan daerah sendiri.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 13 November 2019  |  11:47 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019). JIBI/Bisnis - Amanda Kusumawardhani
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019). JIBI/Bisnis - Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah daerah tak banyak membuat peraturan daerah sendiri.

Jokowi mengatakan banyaknya aturan ini kerap membuat birokrasi menjadi ruwet dan justru menghambat percepatan program yang dibuat pemerintah pusat.

"Saya sudah pesan kepada ketua, pimpinan DPR, saya titip DPRD, gubernur, bupati, walikota, jangan banyak banyak buat perda, pergub, perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan," kata Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju di Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Jokowi mengatakan hal semacam ini harus segera dihentikan. Padahal, ia mengatakan pemerintah sebenarnya ingin agar pemerintah daerah fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan.

Jokowi kemudian menyindir tujuan banyaknya peraturan daerah adalah karena ada keinginan pejabat daerah untuk kunjungan kerja dan studi banding. Setiap pembuatan peraturan daerah memang membutuhkan studi banding.

"Di kunker, studi banding, ada apanya saya juga ngerti. Saya orang lapangan ngerti bener. Udahlah setop," kata Jokowi yang kemudian diiringi tawa dan sorakan peserta rapat.

Jokowi mengatakan untuk menghentikan birokrasi yang kebanyakan seperti itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan omnibus law yang akan memotong sejumlah regulasi yang dianggap terlalu panjang. Ia menargetkan hal ini dapat membuat penerapan program pemerintah lebih efektif.

"Kami sudah ajukan ke DPR 70-74 undang-undang yang akan direvisi sekali jadi, jadi satu Undang-Undang," kata dia.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi peraturan

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top