Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali melakukan safari untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan rekomendasi amandemen UUD 1945 dari periode sebelumnya. Kantor Partai Amanat Nasional jadi yang pertama dikunjungi.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa setelah ini mereka akan ke menyambangi kantor pusat Nasional Demokrat. Lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Wali Gereja juga akan diminta pertimbangan.
“Ini kerja-kerja politik yang kami lakukan dalan rangka menjaring aspirasi masyarakat. Menjaring aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat atas kebutuhan konstitusi kita,” katanya di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Bambang atau yang disapa Bamsoet menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu PAN bersikap mendorong amendemen terbatas dan perlu menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) dalam sistem konstitusi.
“Sementara yang masih belum mengambil sikap yang sama antara lain partai saya sendiri, Partai Golkar yang masih mendorong GBHN bisa di dalam undang-undang. Begitu juga dengan Demokrat dan PKS,” jelasnya.
Dengan sikap partai yang berbeda tersebut, Bamsoet menuturkan bahwa akan melempar isu ini ke publik mau dibawa ke mana rekomendasi amandemen.
“Tentu kami di MPR tidak akan gegabah dan akan cermat betul dan akan sangat mendalami betul aspirasi yang berkembang. Kami tahu dampaknya apabila keputusan ini salah diambil,” ucapnya.
