Indonesia-Norwegia Perkuat Kerja Sama Bidang HAM

Indonesia dan Norwegia berkomitmen penuh dalam melanjutkan kerja sama di bidang hak asasi manusia. Kedua negara melanjutkan Dialog HAM Bilateral RI - Norwegia ke-14 di Norwegia pada 4 November 2019.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 06 November 2019  |  12:53 WIB
Indonesia-Norwegia Perkuat Kerja Sama Bidang HAM
Ilustrasi - changeofnation

Bisnis.com, JAKARTA-- Indonesia dan Norwegia berkomitmen penuh dalam melanjutkan kerja sama di bidang hak asasi manusia. Kedua negara melanjutkan Dialog HAM Bilateral RI - Norwegia ke-14 di Norwegia pada 4 November 2019.

“Pertemuan tahunan Dialog HAM RI-Norwegia telah memberikan kontribusi besar dalam penguatan hubungan antara kedua negara. Lebih jauh, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam melakukan kerja sama multilateral di bidang HAM,” ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib dalam pernyataan resmi yang dirilis Kemenlu, Rabu (6/11/2019).

Pada pertemuan ke-14 ini, Dialog HAM RI-Norwegia fokus pada beberapa agenda antara lain hak-hak anak, kebebasan beragama atau kepercayaan dan kebebasan berbicara, serta beberapa isu multilateral yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, dialog ini membahas isu-isu HAM kontemporer lain yang menjadi fokus dari kedua negara.

Pemerintah Indonesia menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih dalam pemajuan dan perlindungan HAM, seperti upaya pemerintah mencegah pernikahan usia anak serta dinaikkannya angka minimal usia pernikahan anak perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2019.

Dalam konteks multilateral, Indonesia yang baru terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kesiapannya menjadi bagian dari Dewan HAM PBB.

“Indonesia siap untuk bekerja sebagai bagian dari Dewan HAM dalam merealisasikan tujuan-tujuan bersama. Selain itu, Indonesia juga akan menjalankan perannya dalam memastikan tidak ada politisasi, double standard, dan selektivitas yang dapat memengaruhi kinerja dari Dewan HAM," kata Achsanul.

Selain Kementerian Luar Negeri, delegasi RI terdiri dari pejabat Kedutaan Besar RI di Oslo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
indonesia, norwegia, hak asasi manusia

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top