Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah memperkirakan potensi zakat yang bisa dikelola di Indonesia sangat masif hingga mencapai Rp230 triliun.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5 persen atau Rp8 triliun saja yang bisa dikelola.
"Itu artinya, masih sangat besar potensi zakat yang belum terkelola. Saya mendapat laporan bahwa dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional kita tumbuh sekitar 24 persen," kata Ma'ruf dalam pembukaan World Zakat Forum 2019 di Bandung, Selasa (5/11/2019).
Meskipun telah bertumbuh cukup baik, Ma’ruf menilai perlu dilakukan terobosan agar lebih baik lagi, karena masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada.
Berbagai upaya perlu untuk harus dilakukan, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat (muzzaki) dengan cara-cara yang lebih baik.
Kemudian, penggunaan teknologi informasi berbasis digital dalam pengelolaan zakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang semakin tinggi dari muzakki.
Baca Juga
Selain itu, Ma’ruf menuturkan pengumpulannya dapat menggunakan event-event tertentu yang cukup popular untuk menyampaikan pesan mengenai zakat.
"Saya melihat, selama ini tata kelola pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sudah cukup baik," ungkapnya.
Namun, dia menekankan ke depan upaya yang sudah dilakukan sekarang harus dipacu agar lebih baik lagi. Menurutnya, tata kelola manajeman yang baik merupakan kunci utama dalam mendorong peningkatan upaya pengumpulan zakat.
Dia menambahkan perbaikan teta kelola ini bisa melalui penyempurnaan sistem manajemen, peningkatan kapasitas pengelola, serta sistem monitoring dan evaluasi yang baik.
"BAZ dan LAZ juga perlu terus melakukan inovasi dari sisi penyaluran zakat," kata Wapres.
Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar diterima, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Contohnya kerja sama dengan dunia usaha, pengembangan UMKM, pengembangan kapasitas penerima zakat.
Dalam kaitan ini, Ma’ruf menilai banyak muzakki menginginkan agar pengalokasian zakatnya diutamakan untuk mustahiq yang berada di daerah sekitar rumah tinggalnya.
Tuntutan ini harus segera dicarikan jalan keluar. Pasalnya, Maqashidus Syariah dari kewajiban zakat adalah membantu masyarakat terdekat yang kurang mampu.
Sejauh ini, para ulama membolehkan zakat dikelola oleh badan tersendiri yang ditunjuk oleh negara. Alasannya karena badan tersebut diyakini mengetahui dengan pasti siapa saja kelompok yang paling berhak untuk menerima zakat, terutama yang tinggal di area terdekat muzakki
“Menurut pendapat yang lebih kuat bahwa sesungguhnya membayar zakat melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah adalah lebih utama," ujar Wapres Ma’ruf.
Alasannya, karena lembaga tersebut lebih mengetahui pihak-pihak yang lebih membutuhkan, dan lebih mempunyai kemampuan untuk pengalokasian zakat lebih merata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
