Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menjelaskan secara rinci perihal penghapusan eselon III dan IV. Pasalnya hingga belum ada keterangan rinci terkait pemangkasan tersebut.
Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan penghapusan eselon III dan IV akan berdampak pada birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Pasalnya keputusan itu turut memberi efisiensi anggaran serta memotong jalur birokrasi yang terlalu panjang.
Namun, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana jenjang karier para pejabat eselon III dan IV yang dihilangkan. Dia meminta pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara rinci dan jelas perihal kebijakan itu.
"Jangan sampai menimbulkan kerancuan, ukuran atau kriteria untuk menjadi pejabat eselon II dan I itu seperti apa nantinya. Itu juga harus dijelaskan lebih detail, tahapannya bagaimana, kan tidak ujug-ujung langsung jadi pejabat eselon I atau II," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/11/2019).
Rencana pemangkasan eselon tersebut mulai didengungkan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya 20 Oktober 2019 di Gedung DPR.
Setelah pelantikan menteri, tugas tersebut dilanjutkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Baca Juga
Sebagai langkah awal, Tjahjo akan melakukan penghapusan pejabat eselon III dan IV di kementerian yang dipimpin. Realisasinya ditargetkan pada November 2019. Adapun aturan ini akan diterapkan menyeluruh di seluruh Indonesia dalam satu tahun ke depan.
Di sisi lain, pemerintah harus pula menerangkan posisi apa yang diterima para eselon III dan IV. Apalagi pegawai di eselon III dan IV diperkirakan mencapai 400.000 ribu lebih.
"kalau pejabat eselon III dan IV ditiadakan lalu posisinya seperti apa. Nah ini yang perlu dijelaskan supaya tidak menimbulkan kekhawatran dan kekhawatiran," ujarnya.
Bisnis telah menghubungi Kepala Biro Humas Menpan-RB Andi Rahadian dan Deputi Bidang Kelembagaan Kemenpan-RB Rini Widyantini untuk meminta penjelasan. Namun belum mendapat tanggapan hingga berita ini dimuat.
