Kabar24.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan Pemerintah tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu dekat.
Penegasan Presiden Jokowi sebagai sikap atas masih berjalannya proses uji materi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diui Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita melihat sekarang ini masih ada proses uji materi di MK, kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegara,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Salah satu elemen masyarakat yang melakukan uji materi UU KPK yakni pengacara Gregorius Yonathan Deowikaputra.
Permohonan itu sudah diregistrasi dengan Nomor 62/PUU-XVII/2019.
Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR.
Pemohon merasa dirugikan dengan kinerja DPR yang telah dipilih dan diberi mandat untuk menjalankan fungsinya antara lain legislasi tidak melaksanakan amanah tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab, terbukti dengan disetujuinya UU Perubahan Kedua UU KPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010.
