Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah menunjuk para pembantunya di kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019). Sejumlah nama lama tercatat masih menghiasi susunan menteri Jokowi.
Di sektor Politik Hukum dan Keamanan sendiri, Jokowi menempatkan sejumlah nama populer seperti Mahfud MD di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Tito Karnavian di Kemendagri, dan Yasonna Laoly di Kemenkumham.
Pengamat Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai bahwa kabinet Jokowi kali ini mengakomodir keragaman kekuatan politik dan latar belakang sosial para menterinya.
Khusus di bidang Polhukam, Menurut Ubed, terdapat satu tantangan besar bila melihat komposisi menterinya. Tantangan itu harus diterima Mahfud sebagai menteri koordinator.
Pasalnya, kata Ubed, tidak mudah bagi Mahfud untuk mengkoordinasikan tiga menteri yang berada dalam rantai koordinasinya. Pasalnya, kata Ubed, ketiga menteri yang berada di bawah Mahfud punya dugaan rekam jejak yang perlu menjadi catatan.
Untuk Prabowo, kata Mahfud, dia mempunyai beban sejarah pada 1998. Mantan Danjen Kopassus ini diduga terlibat dalam penculikan aktivis reformasi dan mahasiswa.
"Mahfud mungkin bisa dilengkapi oleh Prabowo sebagai menteri pertahanan. Namun demikian Prabowo punya beban sejarah pada 1998," kata Ubed kepada Bisnis, Rabu (23/10/2019).
Menurut Ubed dua menteri lainnya juga tidak terlepas dari persoalan masa lalu. Yasonna misalnya, namanya pernah masuk dalam surat dakwaan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Di akhir masa jabatannya sebagai Menkumham periode pertama, Yasonna juga sempat jadi 'musuh bersama' mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Revisi UU KPK.
Kemudian Tito juga punya sejarah terkait dengan buku merah milik pelaku suap kasus uji materi UU Peternakan dan Kesehatan. Buku merah itu disebut-sebut berisi aliran duit ke sejumlah pejabat termasuk Tito.
"Disaat yang sama ketiga mentri tersebut semuanya secara historis pernah dihubung-hubungkan tersangkut berbagai persoalan dari soal kejahatan kemanusiaan, soal dokumen KPK, dan soal pelemahan KPK," katanya.
Atas dasar itu, kata Ubed, tantangan terbesar bagi Mahfud adalah mengkoordinasikan Yasonna, Tito, dan Prabowo dalam merumuskan regulasi yang antisipatif adaptif dan aspiratif sesuai perkembangan zaman.
"Serta menangani berbagai persoalan kejahatan kemanusiaan masa lalu hingga 5 tahun pemerintahan Jokowi, serta problem konflik sosial yang terus terjadi di beberapa daerah dan terakhir di Papua," kata Ubed.
