“Ya diam saja di rumah. Enggak keluar-keluar, cari aman dulu,” ujar Firman, kepada Bisnis saat ditemui di Kota Sorong, Papua Barat, sepekan lalu.
Jawaban Firman, seorang pendatang asal Makassar yang bekerja sebagai sopir di Kota Sorong itu, mengenai apa yang dilakukannya ketika terjadi kerusuhan di sejumlah kota di Papua belum lama ini, kiranya cukup manusiawi.
Pasalnya, meskipun dirinya telah tinggal bertahun-tahun di Kota Sorong, Papua Barat, kerusuhan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang juga sempat meletup di kotanya itu, telah membuat dirinya takut.
Firman mengaku tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya hanya mendengar kabar bahwa kerusuhan itu pecah lantaran dipicu ketidakterimaan warga Papua atas beredarnya video pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur, yang diduga disertai ucapan berbau rasis oleh oknum.
Meskipun aparat keamanan berhasil mengendalikan keadaan, Firman sebagai warga yang telah hidup bertetangga baik dengan warga asli Kota Sorong selama bertahun-tahun tetap saja sangat menyesalkan kejadian tersebut.
Namun, pecahnya kerusuhan di Papua tersebut telah mengoyak keharmonisan hidup berbangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika selama ini. Firman sangat berharap peristiwa rusuh tersebut tidak pernah terulang kembali.
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute menilai bahwa akhir-akhir ini harus diakui sering muncul potensi konflik pertikaian berbau 'SARA'. Namun, penyebabnya terkadang tidak tunggal, dan ada kombinasi sejumlah faktor.
“Namun, penyebab yang determinan adalah eksklusivitas dan menganggap dirinya dan kelompoknya adalah istimewa dan paling benar. Faktor pemerataan kesejahteraan hanyalah faktor yang kesekian yang merangkai sebuah kombinasi dan jelas bukan yang paling utama,” terangnya.
Menurutnya, kerusuhan Papua adalah bukti nyata bagaimana sebagian orang Indonesia masih memandang orang Papua tidak setara dan diskriminatif.
Di lain pihak, orang Papua yang merasakan hal itu kemudian cenderung menutup diri karena merasakan perlakuan yang tidak menyenangkan. “Karenanya, kesalahpahaman dan perbedaan rentan dieksploitasi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (20/10).
Maraknya potensi perpecahan di Indonesia juga diakui dan menimbulkan keprihatinan dari sejumlah komponen bangsa, hingga beberapa tokoh nasional menggagas lahirnya Gerakan Suluh Kebangsaan, yakni sebuah gerakan untuk menggelar forum-forum dialog kebangsaan di seluruh penjuru Tanah Air.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir memang muncul gejala perpecahan berbangsa dan bernegara, sehingga hal itu membuat risau anak bangsa yang sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan serta keberlangsungan Indonesia.
“Saling menyerang, munculnya politik identitas itu mengkhawatirkan. Misalnya identitas keagamaan, bukan hanya antara Islam non-Islam yang sekarang saling dibenturkan, tetapi antara orang-orang Islam sendiri saling dibenturkan. Ini sungguh sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Menurutnya, isu tersebut lalu menumpang pada agenda konstitusional yakni pemilu. Lebih parah lagi, isu tersebut disemarakkan dengan berita-berita hoaks. “Berita hoaks itu dikapitalisasi dengan sedemikian rupa, dan tampaknya ada yang mengorganisir. Bahkan yang kita dengar ada yang bayar juga,” ujarnya.
Sementara itu, agenda dari para penyebar hoaks pada dasarnya hanya untuk memecah belah bangsa. Mahfud sungguh sangat mengkhawatirkan terjadinya perpecahan bangsa. “Bagi orang awam, hoaks itu diterima apa adanya,” katanya lagi.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan kemampuan para elite politik menahan diri untuk tidak menebar isu bernuansa konflik SARA menjadi syarat mutlak stabilitas politik 5 tahun ke depan.
Menurut Titi, pertikaian atas nama SARA yang kerap berlangsung selama 5 tahun terakhir tidak lepas dari andil elit politik yang gemar meniupkan isu SARA saat berkompetisi dalam pemilu.
Praktik ini membawa ekses ke sendi-sendi kehidupan sosial yang membuat masyarakat terbelah dan akhirnya tidak mampu menjalankan praktik demokrasi yang sehat.
“Ini menimbulkan luka yang besar di masyarakat. Elite politik, termasuk elite partai, yang harus menjawab dan bertanggung jawab. Mereka harus memberi contoh berdemokrasi yang sehat 5 tahun ke depan,” katanya saat dihubungi.
Masih lekat di ingatan, Pilkada DKI Jakarta 2017 dinodai oleh isu SARA yang menjauhkan masyarakat dari rasionalitas. Begitu irasionalitasnya, Pilkada DKI 2 tahun lalu dicap sebagai pilkada paling buruk dalam sejarah oleh banyak pengamat politik.
Karena kontribusinya yang besar dalam mempertajam konflik SARA pada masa lalu, Titi mengatakan bahwa parpol harus berada di barisan terdepan mempraktikkan pendidikan politik yang sehat pada masa depan.
Menurutnya, uji coba dapat dilakukan dalam Pilkada serentak 2020 sebelum menuju Pilpres 2024 yang kontestasinya relatif bebas karena tanpa petahana.
Parpol bisa berkompetisi berdasarkan nilai demokrasi yang sehat, bebas, dan adil, dalam arti mengedepankan gagasan pembangunan dan program kerja yang tertuang dalam visi dan misi kandidat.
“Tidak ada politisasi agama berkedok demokrasi, tidak ada kompetisi yang membebaskan warga berbohong. Apa yang terjadi pada Pilkada serentak 2020 akan menjadi proyeksi Pilpres 2024,” ujar Titi.
