1. Ombudsman: PNS Juga Berhak Kritik Pemerintah
Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menilai Aparatur Sipil Negara juga berhak mengkritik pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam kapasitas mereka sebagai pengguna.
"Kendati seseorang berstatus ASN mereka juga butuh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik misalnya berobat saat sakit dan jika tidak memuaskan boleh mengkritik," kata Asisten Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Jumat.
Baca selengkapnya di sini.
2. Jokowi Didesak Penuhi Janji Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Presiden Joko Widodo segera memasuki periode kedua pemerintahannya. Ia akan dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2019.
Imparsial menilai salah satu isu yang harus jadi prioritas Jokowi dan Wakilnya Ma'ruf Amin adalah Hak Asasi Manusia.
Baca selengkapnya di sini.
3. Revisi UU KPK Dinilai Tidak Sah, Ini Alasannya
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) memandang bahwa revisi UU KPK No.30 tentang KPK yang mulai diberlakukan hari ini dinilai tidak sah.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan tidak sahnya RUU KPK tersebut lantaran koreksi kesalahan pengetikan atau tipo pada naskah UU revisi itu tidak melalui rapat paripurna DPR.
Baca selengkapnya di sini.
4. Berkaca dari Mulan Jameela, Ini Saran KPK Tentang Endorsement Pejabat Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran pada penyelenggara negara terkait dengan penerimaan sesuatu yang berpotensi menjadi sebuah gratifikasi.
Hal tersebut berkaca pada pengalaman artis Mulan Jameela yang masih menerima endorsement berupa tiga kacamata Gucci dan diposting di Instagram pribadinya @mulanjameela1.
Baca selengkapnya di sini.
5. Bolak-balik ke Istana, Adian Napitupulu Enggan Jadi Menteri
Bolak-balik ke Istana menjelang pengumuman menteri, membuat banyak spekulasi bahwa Politikus PDIP Adian Napitupulu bakal masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf.
PDIP meluruskan kabar soal kemungkinan Adian menjadi menteri Jokowi. Baca selengkapnya di sini.
