Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka pekan lalu membahas salah satunya soal koalisi. Gerindra siap jika diminta membantu.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa sikap partainya sama seperti saat setuju menambah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari lima jadi sesuai jumlah partai di parlemen ditambah unsur Dewan Perwakilan Daerah.
“Mengapa demikian karena pandangan Fraksi PDI Perjuangan agar semua unsur di dalam MPR terwakili dalam pimpinan MPR. Sehingga ketika MPR nanti menyiapkan agenda besar misalkan agenda terbatas untuk menghadirkan haluan negara seluruh unsur di MPR ini sudah terwakili unsur di pimpinan MPR,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Basarah menjelaskan bahwa ini juga sama halnya dengan kabinet pemerintahan kedua Jokowi. Apabila demi agenda besar untuk kepentingan bersama, seperti pemantapan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan ideologi Pancasila, PDIP tidak masalah.
“Oleh karena itu PDIP mempersilahkan apapun keputusan Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya termasuk di antaranya melibatkan partai di luar koalisi Indonesia kerja itu adalah wewenang preogratif presiden,” jelasnya.
Basarah menuturkan bahwa Jokowi pasti memiliki dasar tersendiri apabila ingin mengajak partai nonpengusung untuk bergabung.
“Ketika Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai living ideologi yang bekerja di masyarakat kita, saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo,” ucapnya.
