Pascagempa, Status Tanggap Darurat Maluku Diperpanjang

Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat memperpanjang status masa tanggap darurat selama tujuh hari setelah gempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September lalu.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  12:25 WIB
Pascagempa, Status Tanggap Darurat Maluku Diperpanjang
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (TNI) Doni Monardo - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat memperpanjang status masa tanggap darurat selama tujuh hari setelah gempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September lalu. Status tersebut terhitung mulai 10 hingga 16 Oktober 2019.

Sementara itu daerah terdampak lainnya yaitu Kota Ambon dan Provinsi Maluku, kemarin mengakhiri status serupa.

Perpanjangan masa tanggap darurat karena para penyintas masih membutuhkan penanganan darurat pascagempa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan para pengungsi masih memerlukan sejumlah bantuan.

Bantuan dimaksud di antaranya kebutuhan dasar, sanitasi, fasilitas air bersih MCK portabel, petugas dan dapur umum, petugas medis, dapur darurat dan upaya psikososial. Dia menyebut penanganan pascagempa terhadap para penyintas akan dilakukan seoptimal mungkin.

"Penanganan penyintas harus menjadi prioritas, penyaluran logistik harus tepat sasaran. Sampai saat ini BNPB terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Malteng, SBB dan Pemerintah Kota Ambon," kata Doni melalui keterangan resmi BNPB, Kamis (10/10/2019).

Di samping itu, BNPB memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi perhatian utama, pendampingan psikososial juga penting untuk dilakukan. Terkait penanganan psikososial, beragam aktivitas yang diberikan seperti menyanyikan lagu “Siaga Bencana Gempa” dan yel-yel menjadi media untuk membangun ketangguhan kepada pengungsi.

Menurut Doni edukasi tentang ancaman bencana yang ada di Indonesia juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Maluku. Menurutnya, penanganan penyintas harus menjadi prioritas, penyaluran logistik harus tepat sasaran serta kerja sama antar instansi juga harus ditingkatkan untuk menangkal berita hoaks yang dapat menyebabkan kepanikan.

Agus Wibowo Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB menyebut berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku per 9 Oktober 2019 sebanyak 39 jiwa meninggal dunia, 1.578 luka-luka dan 170.900 jiwa mengungsi dari tiga daerah yang terdampak yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebanyak 6.355 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri atas 1.273 unit rusak berat, 1.837 unit rusak sedang dan 3.245 unit rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 512 fasilitas umum dan sosial.

Terhadap rumah rusak pemerintah  akan memberikan bantuan. Stimulan untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, rusak ringan Rp10 juta. Kondisi rumah rusak harus diverifikasi oleh tim kabupaten dan kota serta diverifikasi tim provinsi dan Kementerian PUPR.

"Selain itu, rumah atau bangunan yang berisiko tinggi terjadi bencana harus direlokasi ke wilayah yang lebih aman karena hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Spesifikasi rumah seperti ukuran, tipe, bahan, serta siapa yang berhak mendapatkan, dibentuk tim bersama Kemen PUPR," kata Doni.

Sementara itu rumah di daerah bencana harus dibuat dengan model rumah berkancing. Rumah model ini merupakan bentuk kearifan masyakarat setempat, dulu mereka menjadikan rumah tersebut sebagai bangunan pertahanan menghadapi gempa bumi. Dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi semen. Bahan untuk pembangunan rumah didominasi kayu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bnpb, gempa maluku

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top