AS Berlakukan Pembatasan Visa Pejabat Komunis China

Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat pemerintah dan pejabat Partai Komunis China yang diduga bertanggung jawab atas penahanan atau pelanggaran HAM atas muslim di Provinsi Xinjiang, menurut Departemen Luar Negeri AS.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  06:25 WIB
AS Berlakukan Pembatasan Visa Pejabat Komunis China
Bendera China di luar gedung People's Bankf of China. - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat pemerintah dan pejabat Partai Komunis China yang diduga bertanggung jawab atas penahanan atau pelanggaran HAM atas muslim di Provinsi Xinjiang, menurut Departemen Luar Negeri AS. 

Menlu AS Mike Pompeo mengatakan keputusan itu merujuk pada keputusan Departemen Perdagangan pada Senin atas tambahan 28 perusahaan maupun organisasi China yang masuk ‘daftar hitam’, termasuk perusahaan video pemantau Hikvision.

Langkah itu diambil berkaitan dengan perlakuan Beijing terhadap muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

“Pembatasan visa "melengkapi" tindakan Departemen Perdagangan,” kata Pompeo seperti dikutip Reuters, Rabu (9/10/2019).

Para pejabat AS sebelumnya mengatakan pemerintahan sedang mempertimbangkan sanksi terhadap para pejabat yang terkait dengan tindakan keras China terhadap penganut Islam, termasuk Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo. Chen merupakan anggota politbiro dan berada di jajaran elite politik China.

Akan tetapi, pengumuman Departemen Luar Negeri itu tidak menyebutkan nama pejabat lainnya yang terkena pembatasan visa. Berita tentang tindakan tersebut membuat nilai saham AS turun.

Banyak analis percaya bahwa tindakan Pemerintah AS tersebut akan membuat kesepakatan perdagangan AS-China pada pekan ini makin jauh dari harapan.

"Amerika Serikat menyerukan Republik Rakyat China untuk segera mengakhiri penindasannya di Xinjiang,” ujarnya.

Ditambahkan bahwa pihaknya meminta pembebasan semua tahanan sewenang-wenang selain menghentikan upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas muslim Cina yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China untuk menghadapi nasib yang tidak pasti.

Kedutaan Besar China di Washington tidak segera berkomentar terkait isu tersebut. China secara konsisten membantah ada penganiayaan terhadap warga Uighur.

Senator AS dari Partai Republik Tom Cotton memuji pengumuman Departemen Luar Negeri dan mendesak sekutu AS untuk mengikutinya. 

“Pejabat China yang menempatkan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di kamp konsentrasi tidak boleh diizinkan mengunjungi Amerika Serikat dan menikmati kebebasan kami,” ujarnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
china, amerika serikat

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top