Bisnis.com, JAKARTA--- Sejumlah organisasi pers Indonesia bertemu Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019) membahas strategi penanganan komunikasi publik di Papua.
Seperti diketahui, kerusuhan sedang terjadi di Papua yang dipicu oleh serangkaian peristiwa, termasuk rasisme, pada pertengahan Agustus 2019. Jaringan internet masih diputus pemerintah sehingga akses informasi dari dan ke Papua terhambat pada saat ini. Informasi mengenai Papua juga simpang siur.
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan salah satu usulan yang muncul dalam pertemuan antara organisasi pers dan KSP adalah pembentukan lembaga otoritatif atau pusat media. Pusat media itu diharapkan dapat menjadi rujukan semua orang.
Djauhar mengatakan almarhum Sutopo yang dulu menjadi juru bicara mengenai bencana alam dapat menjadi referensi. "Ini kan ada bisikan, ini (masalah Papua) sudah menjadi bencana sosial," kata Djauhar ditemui seusai pertemuan.
Menurutnya, pusat media atau lembaga itu harus memiliki reputasi internasional dan nasional. Pusat media itu akan menjadi rujukan informasi mengenai Papua yang selama ini kerap kali simpang siur.
"Jadi satu pintu. Tidak setiap orang memberi pernyataan. Apalagi pernyataannya tidak sinkron dengan situasi yang nyata. Jadi ada baiknya, disarankan seperti itu. Bahwa nanti di mana tempatnya dan sebagainya, itu urusan nanti. Tapi ini rasanya ini perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang," kata Djauhar.
Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah organisasi pers seperti Alinasi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Dewan Pers, Asosiasi Media Siber Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sebagainya.
Djauhar mengatakan juru bicara mengenai Papua itu juga bisa berasal dari Papua. "Syukur-syukur kalau ada tokoh dari Papuanya juga. Benar-benar didengar oleh orang Papua maupun oleh orang luar Papua secara keseluruhan. Masyarakat internasional harus diyakinkan. Jangan sampai ini jadi bola liar," kata Djauhar.
